RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa mengajak untuk meningkatkan solidaritas dan kerukunan antara umat untuk menghadapi pandemi corona (Covid-19).

Dalam rangkaian kegiatan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2020, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Pelaksanaan SDGs di Indonesia telah mengadakan kegiatan Webinar dengan tema, “Solidaritas dan Kerukunan Antarumat sebagai Perwujudan SDG16 Indonesia untuk Bangkit dari Covid-19”, Kamis (26/11) lalu. 

Webinar yang dipandu Santi Kusumaningrum, dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Indonesia (PUSKAPA) Universitas Indonesia (UI) menghadirkan empat pembicara: Duta SDGs Indonesia dan Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society Dio Ashar Wicaksana, Executive Board Temu Kebangsaan Orang Muda Desiana Samosir dan Institut Mosintuwu untuk Gerakan Lintas Agama di Poso Lian Gogali.

Suharso mengatakan, dampak pandemi dirasakan oleh masyarakat di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah angka PHK karyawan, pengangguran, dan kemiskinan. 

Berita Terkait : RKP 2021, Bappenas Fokus 6 Bidang Pembangunan

Di bidang sosial, pademi menyebabkan peningkatan kriminalitas dan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga mengalami disorganisasi dan disfungsi sosial akibat aktivitas keluar rumah yang dibatasi.

Menurut Suharso, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi problem di bidang Kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat tersebut. Di bidang Kesehatan, pemerintah tengah melakukan reformasi system kesehatan nasional, perlindungan social, bencana, pangan, dan lain-lain, untuk merespon wabah pandemi. 

Langkah strategis pemerintah di bidang ekonomi dilakukan dengan meningkat konsumsi belanja melalui belanja pemerintah yang diharapkan dapat memberikan dampak multiplier pada sector lainnya. Sedangkan di bidang perlindungan social dilakukan dengan penyaluran bantuan dan membangun jaring pengaman social pada penduduk miskin dan rentan.

“Dalam hal ini pemerintah telah melakukan perluasan basis data perlindungan social di sektor pekerja informal,” tegas Suharso dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/12).

Berita Terkait : Mengapa Virus Corona Bisa Bermutasi? Ini Penjelasannya

Namun demikian, pandemi juga membangkitkan rasa solidaritas dan gotong royong, rasa kemanusiaan, persaudaraan di masyarakat, serta jiwa filantropi masyarakat. “Kita perlu menempatkan tujuan 16 SDGs, yakni mendorong kedamaian, keadilan dan masyarakat yang inklusif, bebas dari rasa takut dan kekerasan, sebagai enabler dan katalisator untuk mencapai tujuan SDGs lainnya,” kata politisi PPP.

Sebagai duta SGDs, Alissa Wahid mengatakan, tujuan SGDs 16, yaitu terwujudnya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat) merupakan PR global. Problem kerentanan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya permasalahan agama, tapi juga kemiskinan, akses pendidikan, dan kesehatan yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keadilan. 

Di antara lima konsep pilar dalam SDGs adalah pilar perdamaian. Pilar ini harus membawa kesejahteraan (kemaslahatan) bagi manusia, dan perdamaian tidak akan terwujud tanpa adanya perdamaian dan kerjasama. Perdamaian dan keadilan tidak bisa dipisahkan. 

“Seperti pesan Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Tidak mungkin bisa mendapatkan perdamaian yang berkelanjutan kalau tidak ada keadilan,” ujar Alissa.

Baca Juga : Vanessa Angel, Dapat Oleh-oleh Dari Angie

Executive Board dari Temu Kebangsaan Orang Muda (Tembang Muda), Desiana Samosir membagikan, pengalamannya tentang kerja sama lintas agama dalam merespon Covid-19 melalui gerakan jaringan lintas Iman untuk Covid-19 (JIC). Tujuan gerakan ini adalah menggalang sumber daya solidaritas masyarakat dan menyalurkan bantuan bagi para warga yang terabaikan atau belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. 

Gerakan Lintas Agama di Poso, Lian Gogali membagi pengalaman tentang peran kelompok perempuan serta anak muda akar rumput dalam mencipatakan solidaritas di masyarakat. Lian yang menceritakan pembangunan perdamaian di Poso, menjelaskan bahwa perempuan berada di posisi paling depan dalam upaya rekonsiliasi dan membangun perdamaian pasca konflik. 

Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society Dio Ashar Wicaksana mengatakan, masyarakat Indonesia tidak selalu menggunakan proses hukum untuk mencapai keadilan. Penyelesaian hukum terkadang berujung dengan penggunaan cara kekeluargaan (informal). 

Dalam kesempatan sama, Prof. Azyumardi Azra memberikan Refleksinya tentang harmoni kehidupan di tengah pluralitas agama, dan etnis di Indonesia. Indonesai memiliki sejarah perdamaian yang panjang, pada saat di negara-bangsa yang lain tengah terjadi persekusi terhadap kelompok minoritas. [DIT]