RMco.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko angkat bicara tentang menguatnya desakan reshuffle kabinet. Menurutnya, wajar ketika ada kursi menteri yang kosong, dorongan untuk kocok ulang kabinet muncul lagi. lantas kapan reshuffle akan digelar? Moeldoko jawab: tunggu saja.

Sempat reda, isu reshuffle kembali menguat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo dicokok KPK. Kosongnya kursi Menteri KP dianggap pintu bagi Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.

Berita Terkait : Edhy Prabowo Dicecar KPK, Buat Apa Pakai Tim Due Diligence Segala?

Sejumlah nama dijagokan untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Edhy Prabowo. Dua nama yang menguat: Fadli Zon dan Sandiaga Uno. Selain sebagai pejabat teras di Gerindra, Fadli dan Sandi dianggap orang yang dekat dengan Prabowo.

Sambil senyum-senyum, Moeldoko menjawab santai spekulasi tersebut. Eks Panglima TNI ini mengaku, tidak bisa melarang bila ada pihak-pihak yang belakangan ini mendorong untuk segera dilakukan reshuffle kabinet. “Ya haknya masyarakat untuk ber spekulasi,” jawab Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Hari Ini Jasa Marga Dan HK Sesuaikan Tarif Tol

Namun, dia tidak memberi clue sama sekali kapan pengganti Edhy itu bakal diumumkan. alasannya, penunjukan menteri pengganti Edhy Prabowo atau melakukan rombak kabinet, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. “Tunggu saatnya. Jawabannya, tung gu saatnya. Itu, tunggu saatnya... Hahaha. Oke, pertanyaan yang bagus,” sambungnya, sambil ketawa.

Politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno sependapat dengan Moeldoko. Kata dia, wajar kalau saat ini desakan agar Jokowi segera melakukan reshuffle. “Karena memang timing-nya tepat ya,” kata Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga : Semoga Pemulihan Ekonomi Dapat Berjalan Lebih Cepat

Hitungannya, ada 4 faktor pendukung reshuffle dimungkinkan terjadi dalam waktu dekat. Pertama, menjelang Tahun baru. Kedua, kasus korupsi yang melibatkan menteri di kabinet. Ketiga, soal peluang masuknya PAN dalam kabinet. Terakhir, penanganan Corona yang belum terlihat progres menggembirakan dan persiapan vaksinasi untuk masyarakat. “Karena kan vaksinnya pertengahan Desember ini sudah bisa beredar. Tentu perlu strategi baru,” jelasnya.
 Selanjutnya