Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin alias BGS putar otak memperbaiki strategi penanganan Covid-19. Yang akan diperbaiki adalah bagian pangkal atau hulu. Yaitu pengetesan, pelacakan, perawatan, dan perubahan perilaku.

Budi mengibaratkan penanganan Corona seperti menangani rumah yang bocor ketika hujan. Selama ini, Indonesia sibuk mengepel lantai yang basah. Tapi, lupa menambal atapnya.

“Selama atapnya belum ditambal, setiap kali hujan, ya kita pel terus. Makin lama makin besar,” ujar Budi, dalam rapat bersama Komisi IX DPR, kemarin.

Selama ini, upaya testing, tracing, dan treatment (3T), serta perubahan perilaku, dinilai Budi belum maksimal. Ini menyebabkan positivity rate Covid-19 di Indonesia meningkat tajam.

Pada Senin (11/1), positivity rate mencatatkan rekor di angka 31,1 persen, lebih dari enam kali lipat dari standar World Health Organization (WHO), yakni 5 persen.

Karena itulah, pemerintah memikirkan strategi baru dalam menangani Covid-19. Strategi-strategi baru itu dipaparkan Budi dalam rapat tersebut.

Dari sisi pengetesan (testing), pemerintah akan mempermudah serta mempercepat akses kabupaten/kota terhadap mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dan laboratorium BSL-2. Selain itu, tes rapid antigen nantinya bisa dilakukan di level Puskesmas. Pengetesan yang masif, akan mempercepat identifikasi penularan Covid-19.

Sementara dari sisi pelacakan (tracing), pemerintah akan menambah pelacak (tracer). Eks Direktur Utama PT Inalum itu menyebut, jumlah tracer Indonesia masih jauh dari standar WHO.

Badan Kesehatan Dunia menetapkan, standar 30 ribu pelacak per 100 ribu penduduk. Selain itu, pelacak juga mesti melacak 30 kontak erat tiap pasien Covid-19 dalam kurun waktu satu minggu. “Kita menghitung dari jumlah penduduk, kira-kira dibutuhkan 80 ribu tracer,” jelas Budi.

Untuk melakukan pelacakan, Menkes menyatakan, akan menggandeng TNI, Polri, serta Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip). Budi mengaku sudah meminta bantuan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hasilnya, TNI bakal mengerahkan 30 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian, yang merupakan mantan Kapolri, juga menyanggupi mengerahkan 60 ribu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) korps baju cokelat. Sementara Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau Hansip, ada 1 juta orang yang tersedia.

“Kita bisa pakai, bisa ajarkan bagaimana lakukan tracing,” imbuh peraih gelar Sarjana Fisika Nuklir, Institut Teknologi Bandung (ITB) ini. Budi berharap, mereka melakukan tracing paling sedikit 30 kontak erat dengan orang yang terpapar Covid-19.

Sementara perbaikan dari sisi perawatan (treatment) pemerintah tengah mencari mekanisme isolasi mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah berencana melakukan isolasi terpusat di tingkat kabupaten/ kota, serta memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Mereka yang diisolasi juga akan mendapatkan perlindungan, agar tak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sementara untuk perubahan perilaku, Kemenkes akan bekerja sama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki kader di setiap daerah. Mereka akan menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Kalau bagian hulu tak dibenahi, bagian hilir dipastikan akan terdampak. “Rumah sakit dan tenaga kesehatan akan mendapatkan tekanan yang sangat hebat,” ungkap mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.  [DIR]

Berita Terkait : Menkes BGS: Industri Perlu Protokol Kesehatan Baru

RMco.id  Rakyat Merdeka -