RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada jajarannya  jangan main-main dengan uang negara dalam proses lelang infrastruktur.

Tahun ini, Kementerian PUPR  akan lelang  5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu senilai Rp 107,6 triliun.  Lelang dini ini ditargetkan selesai pada April 2021. 

"Saya ingatkan jangan ceroboh, apalagi  bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara. Lakukan lelang sesuai aturan. Pekerjaan akan diawasi ketat," tegas Basuki dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini 2021 secara virtual, Senin (11/1).  

Basuki menilai, pekerjaan lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. 

Menurutnya, belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat pandemi Covid-19. 

Baca Juga : Positif Covid-19, Ketua KPU Sumsel Meninggal Dunia

Ia menyebut, belanja infrastruktur PUPR tahun 2020 masuk lima besar, yakni sebesar 94%. “Saya harapkan pada 2021 semua proses lelang bisa diselesaikan pada Maret atau April. Lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” ujar Basuki.

Basuki meminta, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. 

“Kepala balai dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja dan Inspektorat Jenderal harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) PBJ. Kerja harus lebih cepat dan lebih tertib. Jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara,” pesan Basuki. 

Basuki mengingatkan, untuk efisiensi proses lelang, jangan sampai ada paket pekerjaan yang dilelang ulang hingga lebih dari dua kali, terutama untuk paket pekerjaan, seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat agar biaya tidak semakin membesar.

“Terutama pada musim hujan, yang rentan ada kerusakan jalan. Semakin lama penanganannya, maka biayanya juga akan bertambah,” tuturnya. 

Baca Juga : Loyo Diawal, Praveen/Melati Harus Puas Jadi Runner-Up Di Thailand Open

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam laporannya mengatakan,  proses tender/seleksi dini telah dilaksanakan  sejak Oktober 2020, yaitu sebanyak 3.175 paket senilai Rp 38,6 triliun. 

“Sampai 15 Januari 2021, terdapat 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan. Rinciannya, sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada Desember 2020,” kata Trisasongko. 

Lalu, sebanyak 982 paket senilai Rp 12,5 triliun telah selesai tender dan siap diteken  kontrak pada 15 Januari 2021. “Penandatangan paket kontrak hasil tender/seleksi dini akan dilaksanakan serentak pada Jumat, 15 Januari 2021 yang dilaksanakan secara offline di auditorium Kementerian PUPR dan online di kantor Balai P2JK Provinsi,” ungkapnya. 

Selanjutnya, jadwal penyelesaian tender atau seleksi dini sebanyak 848 paket senilai Rp 7,5 triliun.  Paket ini akan diselesaikan pada akhir Januari 2021. 

Totalnya, pada Januari 2021 sebanyak 2039 paket senilai Rp 22,1 triliun dan 1.136 paket senilai Rp 16,5 triliun akan diselesaikan pada Februari 2021.

Baca Juga : Dari 188, Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 126 Kantong Jenazah

Informasi,  Komisi V DPR menyetujui  pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 149,81 triliun pada 2021. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp. 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun. 

Kemudian, anggaran digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar  Rp 273,68  miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk  perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar. [FIK]