RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempunyai cara jitu untuk mengatasi masalah eksploitasi yang kerap menimpa PMI. Salah satu caranya dengan fokus menempatkan pahlawan devisa ke sejumlah negara yang regulasinya menjamin perlindungan pekerja migran

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mencontohkan, negara yang melindungi pekerja migran adalah Jepang dan Korea. Keduanya merupakan negara yang menjadi target utama para PMI untuk mengadu nasib. 

“Upah dan tunjangan yang diberikan Jepang dan Korea terhadap PMI itu standarnya Rp 21 juta," kata Benny di Gedung Graha Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/1).

Berita Terkait : Presiden PKS Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Dia mengajak, PMI untuk mengakhiri perencanaan bekerja di beberapa negara yang kerap melakukan ekploitasi. Misalnya, lanjut politisi Hanura itu, Malaysia dan Arab Saudi. "Undang-undang-nya tidak menjamin perlindungan PMI. Bahkan di Saudi itu gaji PMI hanya Rp 5 juta," ungkap mantan anggota DPD itu.

Benny berharap PMI melupakan kedua negara tersebut. Dan bertekad mengadu nasib ke negara yang lebih baik terkait perlindungan terhadap PMI. "Buat apalagi menempatkan PMI ke negara yang memberikan upah dan perlindungan tidak serius," tegasnya. 

Untuk merealisasikannya, Benny bakal mempersiapkan PMI yang memenuhi kualifikasi. Caranya dengan menggencarkan pelatihan keterampilan, keahlian dan kemampuan berbahasa. "Ini yang menjadi fokus BP2MI di 2021," beber Benny.

Baca Juga : Sarat Pengalaman, Jaringan Aktivis Muslim Yakin Komjen Listyo Dilolosin DPR Jadi Kapolri

Meski demikian, dia mengerti, sikap sejumlah negara yang menutup pintu bagi PMI karena alasan pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi. "Kami berharap kondisi ini segera pulih. Negara penempatan kembali buka," harapnya. 

Dalam kondisi normal BP2MI mampu mengirimkan 270.000 PMI setiap tahunnya. "Hitungannya kalau Maret-April Corona selesai, maka kami sudah bisa menempatkan tapi jumlahnya memang tidak seperti kondisi normal," papar mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara itu. [UMM]