RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak seluruh Kementerian/Lembaga di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berkomitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan dan disampaikan secara tepat waktu. 

Hal ini dikatakan Basuki dalam sambutannya di acara Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2020 pada Entitas di Lingkungan AKN IV yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (12/1).

"Kami berkomitmen menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, berkualitas dan sesuai dengan aturan,” janji Basuki.

Ia menyebutkan, dalam laporan keuangan yang disampaikan Pemerintah harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kedua, keandalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Berita Terkait : Lutfi Digoyang Tahu Dan Tempe

Ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang undangan dan  Keempat, pengungkapan yang cukup.

Basuki mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, di mana hampir semua negara dunia dihadapkan dengan pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk Indonesia.

Sejak Maret 2020, Pemerintah telah mengambil kebijakan penganggaran dan langkah langkah mitigasi pandemi Covid-19 yang mengancam perekonomian nasional. 

Termasuk tambahan anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman nasional dan pemulihan ekonomi nasional.

Berita Terkait : Menteri PUPR Minta Pembahasan Kebijakan Libatkan Asosiasi

Kemudian, Kementerian/Lembaga diminta melakukan review program di antaranya menghemat perjalanan dinas dan kegiatan rapat di luar karena melakukan work from home, mengubah paket single year contract (SYC) menjadi multiyears contrac (MYC) serta refocusing program yang memberi manfaat langsung ke masyarakat antara lain Padat Karya Tunai dan Bantuan Tunai Langsung sehingga dapat mempertahankan daya beli masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan BPK, Ia akan memanfaatkan dukungan teknologi informasi melalui digitalisasi laporan keuangan dan dokumen sumber serta memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan secara daring.

“Kami siap berkolaborasi dengan BPK untuk menentukan prosedur yang prudent dan workable sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan,” tegas Basuki.

Anggota IV BPK, Isma Yatun mengucapkan terima kasih kepada para menteri di lingkungan AKN IV atas kerja samanya dan berkomitmen menyelenggarakan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Berita Terkait : Bank DKI Hadirkan Learning Center Tingkatkan Kompetensi Karyawan

Kementerian/Lembaga di lingkungan AKN IV BPK yakni  Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Pertanian dapat memberikan laporan yang transparan dan akuntabel. [FIK]