RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyiapkan sumber daya tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung bertambahnya kuota haji Indonesia sebanyak 10 ribu jemaah. 

Dengan adanya penambahan kuota jemaah tersebut, sekurangnya akan ada penambahan 25 kelompok terbang (kloter). Kemenkes pun perlu menyiapkan sumber daya kesehatan yang diperuntukkan bagi setiap kloter. Sumber daya tersebut di antaranya berupa petugas kesehatan, perbekalan kesehatan, dan anggaran.

Berita Terkait : Jokowi Segera Tunjuk 2 Wakil Menteri Baru

Dalam penyelenggaraan haji bidang kesehatan, penambahan kloter tersebut otomatis akan menambah jumlah Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 75 orang. Dengan komposisi setiap kloter dilayani oleh 3 orang tenaga kesehatan, yakni 1 dokter, dan 2 perawat.

“Salah satunya akan ada penambahan TKHI sebanyak 25 dokter dan 50 perawat,” terang Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Eka Jusup Singka, Selasa (16/4).

Berita Terkait : Kementan Sigap Tangani Dampak Perubahan Iklim Di Kalimantan Barat

Eka menambahkan, Pemerintah juga perlu menambah stok obat esensial bagi jemaah sebanyak 10 ribu paket. Ini di luar obat-obatan pribadi milik jemaah haji. Penambahan juga berlaku pada vaksin meningitis meningokokus yang wajib diberikan bagi seluruh jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Penambahan tenaga kesehatan, obat-obatan, vaksin, dan kebutuhan jemaah haji lainnya berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan anggaran.

Yang tidak kalah penting adalah perlunya segera dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pemeriksaan ini untuk mengetahui pemenuhan kriteria istitaah kesehatan haji sekaligus dilanjutkan dengan dilakukan pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan.

Berita Terkait : Kemenkes Dorong Pengembangan Fasilitas RS di Jakarta Untuk Penanganan Covid

“Kita harus siapkan semuanya. Sebagai respons penambahan kuota tersebut. Insya Allah Kemenkes siap melaksanakannya. Namun demikian, kami tetap menunggu konfirmasi dan informasi lebih lanjut dari Kemenag dan hasil rapat kerja dengan DPR,” kata Eka. [MRA]