Mantapkan E-Government

Pemkab Serang Gandeng Badan Siber

Klik untuk perbesar
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berbincang dengan pihak Badan Siber dan Sandi Negara terkait kerjasama memantapkan pelaksanaan e-Government di Pemkab Serang. (Foto: Tangsel Pos).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus memantapkan pelaksanaan e-Government serta pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Salah satunya dengan melakukan penjajakan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah dilakukan, Rabu (8/5) malam. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah memboyong pejabat paling penting di Pemkab Serang untuk sama-sama belajar ke BSSN.

Yakni Sekda Entus Mahmud, Inspektur Rahmat Jaya, Plt Kepala Bappeda Rahmat Maulana, Asda I sekaligus Plt Kepala BKPSDM Asep Saepudin, Kepala DPMPTSP Syamsudin, dan Plt Kepala Diskominfo Persandian dan Statistik Anas Dwisatya. Disambut langsung oleh Kepala BSSN Djoko Setiadi dan Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak.

Baca Juga : Kabinet Kerja I Berakhir, Nila Moeloek Ingin Tetap Mengabdi

Menurut Tatu, saat ini masyarakat ingin pelayanan pemerintah yang sangat cepat dan tepat, sehingga harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Pemkab Serang, kata dia, ingin bekerja sama dengan BSSN karena bagian dari tim SPBE.

“Sekarang beberapa pelayanan kami lakukan secara online. Sistem dilakukan karena kami punya semangat sama, menghindari praktik korupsi dan kolusi,” kata Tatu dalam keterangan tertulis, Rabu (8/5).

Ia juga meminta BSSN untuk membimbing dalam pemanfaatan data pemerintahan, serta penguatan sistem keamanan jaringan dan website Pemkab Serang.

Baca Juga : Kenalkan LRT ke Wisatawan, Pejabat Pemprov Sumsel Turun Langsung

“Kita berharap bisa menjadi daerah yang bisa menjadi pilot project BSSN. Insya Allah, kami siap berkomitmen meningkatkan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan, penerapan e-Government bukan hal baru, terutama dalam birokrasi pemerintah. Namun pemberlakuan SPBE merupakan babak baru sistem pemerintahan. “Digitalisasi pelayanan juga bagian dari penerapan reformasi birokrasi,” tuturnya.

Masih kata Djoko, BSSN menargetkan seluruh daerah bisa menerapkan smart city dan SPBE. “Memang ada daerah yang kami jadikan pilot project untuk saat ini. Tapi kami siap membantu dan membimbing daerah lain untuk meningkatkan pelayanan,” tegasnya. [CMB]

RM Video