Dampak Infrastruktur Jokowi

Di Asia, Daya Saing Indonesia Naik 11 Peringkat

Klik untuk perbesar
Jembatan Kali Kuto Tol Batang-Semarang.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dalam lima tahun pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya. Peningkatan daya saing Indonesia pun mengalami kenaikkan tahun ini. Lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center mencatat bahwa daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi peringkat 32 dari sebelumnya tahun 2018 berada di peringkat 43. 

Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam hasil riset tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis. 

“Meskipun masih di bawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25), daya saing Indonesia diyakini akan terus meningkat. Namun apabila stok infrastruktur kita stagnan, maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jumat (31/5). 

Berita Terkait : Jokowi Minta Menteri Melayani, Bukan Dilayani Kayak Pejabat

Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. 

Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur. Oleh karenanya, sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. 


Namun demikian, dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. "Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan," ujarnya 

Daya saing yang baik diperlukan untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran. 

Berita Terkait : Perbanyak Infrastruktur, PGN Perkuat Daya Saing Industri

“Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia, sulit bersaing. Rendahnya, konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal dari pada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina," ujarnya. 
 
Menteri PUPR mengatakan, dalam membangun konektivitas harus dilakukan secara sinergi multimoda. Kementerian Perhubungan, misalnya membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.

Pembiayaan menjadi tantangan Pemerintah meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata di atas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan. 

Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 548,4 triliun yang terbagi tahun 2015 sebesar Rp 119,6 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 98,1 triliun, tahun 2017 sebesar Ro 106,3 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 113,7 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun.

Oleh karenanya, untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, maka pembangunannya melalui investasi badan usaha. 

Berita Terkait : Pilih Motif Gurdo, Jokowi Awali Membatik Kain Sepanjang 74 M untuk Peringati Kemerdekaan RI

Dengan demikian,  anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin diperluas. (NOV)