Jokowi Kembali Sindir Lambatnya Perizinan Investasi

Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pada bagian pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin siang (8/7), Presiden Jokowi kembali menyinggung masalah investasi.

Presiden mengingatkan, sudah berapa puluh kali telah dia sampaikan agar investasi yang berkaitan dengan ekspor, yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor untuk tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya.

“Tapi kejadian yang ada di lapangan, tidak seperti itu,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.

Berita Terkait : Jokowi Bicara Tiga Terobosan Ini

Ia menunjuk contoh dari Kementerian Kehutanan. Presiden memandang proses perizinan masih lama, terutama yang menyangkut urusan lahan.

Presiden juga mengutip cerita Wakil Presiden (Wapres) mengenai petrochemical yang diperlukan tetapi berhenti sudah setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan.

“Urusan kecil tapi ya ini menghambat,” ujarnya.

Berita Terkait : Jokowi Panggil Kakak Ke Presiden Korsel

Demikian pula di Manado, Presiden menyampaikan kekurangan hotel, (investor) hotel berbondong-bondong mau bikin.

Tapi urusan yang berkaitan dengan tata ruang, lanjut Presiden, sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan.

“Semua hal seperti ini kalau secara detail, kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Ya sampai kapanpun kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” tegas Presiden.

Berita Terkait : Jokowi Ajak Kerja Sama Perusahaan Korsel Bangun Ibu Kota Baru Di Kaltim

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya mendahulukan kerja yang terintegrasi. Kerja tim antarkementerian.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Muldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.  [USU]