BUMN Diminta Dilibatkan Di Pelabuhan Patimban

Klik untuk perbesar
Pembangunan Pelabuhan Patimban. (Foto: Net)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pelabuhan Patimban dinilai tetap perlu melibatkan perusahaan BUMN atau afiliasinya meskipun calon kuat operator ini cenderung akan dipegang oleh swasta.

Pakar transportasi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menilai, tidak mudah mengabaikan potensi besar BUMN terutama jaringan bisnis nasional dan internasional yang bisa menjadi sumber kargo sekaligus pengguna jasa.

Melihat potensi itu, Saut memperkirakan pengelolaan operasional pelabuhan oleh swasta tidak akan membatasi keterlibatan BUMN untuk berbisnis di Patimban. 

Berita Terkait : MUI Minta Masyarakat Ikut Kawal Pelantikan Presiden Terpilih

“Jaringan BUMN beserta anak usaha, afiliasi, dan mitra-mitra bisnisnya merupakan pasar yang besar dan mapan. BUMN sudah lama menjalankan operasi bisnisnya di pelabuhan-pelabuhan sekitar Patimban,” ujarnya Jumat 12/7).

Menurutnya, potensi kerja sama dengan operator atau entitas kepelabuhanan yang berafiliasi dengan BUMN perlu dibuka untuk memberikan kepastian usaha bagi operator swasta Patimban mendatang. “Jadi, justru dengan menjalankan bisnis yang terbuka dan melakukan kolaborasi operasional antara operator swasta dengan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan afiliasi maka garansi kargo akan menjadi faktor penting dalam pengembangan Pelabuhan Patimban ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menyatakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada swasta untuk mengelola Patimban. Patimban akan bersaing dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Pelindo II.

Berita Terkait : Dorong BUMN Bersih, KPK Beri Pelatihan Ke Pengawas Internal 

Saut menilai, pelabuhan sebesar Patimban dengan kapasitas 7,5 juta TEUs pada 2027 itu sebaiknya mengembangkan berbagai skenario model bisnis yang mengintegrasikan operasional, komersial, dan layanan. Dengan begitu, preferensi kepemilikan konsesi boleh ke swasta, tetapi dalam konteks bisnis jasa, seharusnya terbuka bagi berbagai pihak. 

Keterbukaan itu, kata dia, termasuk pula terhadap usaha membangun jaringan rantai pasok dengan simpul-simpul logistik di hinterland (kawasan di sekitarnya) dan foreland (wilayah antarpulau) lewat berbagai rute pelayaran kapal yang mendukung aliran kargo domestik dan internasional dari Patimban.

“Intinya konektivitas. Patimban bisa difungsikan sebagai pelabuhan pengumpul yang mengonsolidasikan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Selain itu Patimban juga bisa dikoneksikan dengan jejaring terminal sekitarnya di Jawa Tengah atau Terminal Manyar di Jawa Timur yang terintegrasi dengan kawasan industri JIIPE," katanya.

Berita Terkait : Gandeng ILUNI UI, Menaker Kembangkan Pelatihan Vokasi dan Wirausaha

Pengamat kemaritiman Siswanto Rusdi masih mempertanyakan pengalaman dan kapasitas keuangan pihak swasta apabila dipercaya menjadi operator Pelabuhan Patimban tanpa dukungan BUMN yang sudah menjadi operator pelabuhan bertahun-tahun.

"Membangun dan menjalankan sebuah pelabuhan secara teknis memang tidak terlalu sulit, tetapi menarik perusahaan-perusahaan pelayaran untuk singgah di Pelabuhan Patimban adalah sesuatu yang berbeda," ujarnya.

Dirinya menyebutkan, menetapkan BUMN sebagai operator Pelabuhan Patimban tentu akan menjadi pilihan yang mudah dan tepat. Tetapi, apabila pemerintah ingin melibatkan swasta, sebaiknya dilakukan lelang yang kompetitif dengan turut membuka peluang bagi BUMN untuk terlibat sebagai operator Pelabuhan Patimban. [KPJ]

RM Video