Kendalikan Inflasi, Pemerintah Dan BI Jaga Pasokan Pangan

Klik untuk perbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (ketiga kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (25/7). (Foto: BI)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (25/7).

Menurut JK, pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan, beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Menurutnya, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target. 

Berita Terkait : Pekan Film Indonesia Hangatkan Belanda

“Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1 persen,” ujarnya. 

Perry juga menyebutkan, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BI merupakan kunci bagi terjaganya inflasi berada dalam kisaran sasaran tersebut. Ke depan, Bank Sentral akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran, dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. 

Kebijakan tersebut termasuk melalui pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi. BI pun optimis inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi yang makin rendah pada kisaran 3,0±1 persen di 2020-2021.

Menurut dia, ada tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakornas. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di luar Jawa. 

Berita Terkait : Kemendagri-BSSN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Kedua, kata Perry, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Tema tahun ini mengangkat “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif". 

Tema tersebut diangkat sebagai bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi. Rakornas turut dihadiri oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Penghargaan

Berita Terkait : DPR, Kementan, dan BPS Kompak Soal Data Pangan

Pada Rakornas kali ini, JK juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di 2018. Untuk kategori TPID Terbaik 2018 Tingkat Provinsi yang menerima adalah Kawasan Sumatera, Provinsi Bengkulu, Kawasan Jawa Bali, Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, Wilayah Sulawesi, Provinsi Gorontalo, Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Bara.

Untuk kategori TPID Terbaik 2018 Tingkat Kabupaten/Kota yang menerima adalah Wilayah Sumatera, Kota Tanjung Pinang, Wilayah Jawa Bali,  Kota Kediri, Wilayah Kalimantan, Kota Samarinda, Wilayah Sulawesi, Kota Palopo, Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Kota Matara.

Sedangkan untuk kategori TPID Berprestasi 2018 Tingkat Kabupaten/Kota yang menerima adalah Wilayah Sumatera, Kabupaten Deli Serdang, Wilayah Jawa-Bali, Kabupaten Badung, Wilayah Kalimantan, Kabupaten Mahakam Ulu, Wilayah Sulawesi, Kabupaten Pohuwato, Wilayah Nusa, Tenggara, Maluku, Papua, Kabupaten Lombok Barat. [DIT]