Kenaikan Tarif Tol Dinilai Tak Perhatikan Kepentingan Konsumen

YLKI: UU Tentang Jalan Perlu Amandemen

Klik untuk perbesar
Tarif ruas Tol Sedyatmo, atau jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta akan naik Rp 500,- terhitung Kamis (14/2) pukul 00.00 WIB. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kenaikan tarif Tol Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta pada 14 Februari mendatang, dikomentari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sekretaris YLKI Agus Suyanto menyatakan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan memang mengakomodir tarif jalan tol dapat dievaluasi setiap 2 tahun sekali.


Namun, ada hal-hal tertentu yang dikritisi YLKI terkait rencana kenaikan beberapa ruas tol. Pertama, kenaikan ini bisa memicu kelesuan ekonomi, karena terjadi saat daya beli konsumen sedang menurun. Kenaikan itu, tentunya akan menambah alokasi belanja transportasi konsumen meningkat.

Berita Terkait : YLKI: Tarif Tol Sedyatmo Nggak Layak Dinaikkan

Kedua, kenaikan tarif tol dalam kota saat ini tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol, dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol. “Kenaikan tarif tol harus dibarengi dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Ketentuan kecepatan rata-rata di tol dalam kota, harus terpenuhi. Ketika standar ini tidak terpenuhi, tidak tepat rasanya ada penyesuaian tarif tol,” beber Agus.


Yang terjadi saat ini, lanjutnya, fungsi jalan tol malah menjadi sumber kemacetan baru. Hal itu seiring dengan peningkatan volume traffic, dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi.

Baca Juga : Nggak Omdo, Indonesia Nyumbang 14 M Ke PBB

Ketiga, kenaikan tarif tol dalam kota, dinilai tidak adil bagi konsumen. Sebab, pertimbangan kenaikan tarif hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol, yakni dari aspek inflasi saja. “Aspek daya beli dan kualitas pelayanan pada konsumen tidak mendapat perhatian,” kritik Agus.


Oleh karena itu, YLKI memandang perlunya amandemen UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dengan memperhatikan kepentingan konsumen. “UU inilah yang menjadi biang keladi terhadap kenaikan tarif tol, yang bisa diberlakukan per dua tahun sekali,” tutup Agus. [OKT]

RM Video