Utang Luar Negeri Kita Masih Aman Terkendali

Klik untuk perbesar
Ilustrasi utang luar negeri (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 tetap terkendali, dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat 383,3 miliar dolar AS. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dolar AS. 

Posisi ULN tersebut meningkat 5,5 miliar dolar AS dibandingkan posisi pada akhir periode sebelumnya, karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga, utang dalam rupiah yang dimiliki investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. 

Berita Terkait : Struktur Sehat, Utang Luar Negeri Indonesia Aman Terkendali

Secara tahunan, ULN Indonesia pada Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.


ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 adalah 187,2 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy). Angka ini meningkat dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1 persen (yoy). 

Berita Terkait : Tembus Rp 5.609 T, BI: Utang Luar Negeri Masih Terkendali

Pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN (surat berharga negara) domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. 

"Kenaikan posisi ULN ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemerintah, dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta jasa keuangan dan asuransi," jelas Bank Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).
 Selanjutnya 

RM Video