Perang Sawit Makin Panas

Saatnya Balas Serangan Eropa, Berani Apa Tidak

Klik untuk perbesar
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. (Foto : Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah didorong segera melakukan aksi balasan terhadap sikap Uni Eropa yang enggan mencabut kebijakan melarang penggunaan minyak sawit (crude palm oil/CPO). Antara lain bisa dengan menerapkan hambatan non tarif.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, hasil mengecewakan diplomasi di Brussel perlu direspons pemerintah dengan langkah nyata di dalam negeri. Pemerintah sudah saatnya melakukan aksi balasan.

“Mau tidak mau kita harus batasi juga impor kita dari Eropa meski akhirnya nanti bisa terjadi perang dagang,” ungkap Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun demikian, Bhima mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati. Jangan melakukan balasan dengan menaikkan tarif impor. Sebab langkah itu bisa menjadi boomerang untuk Indonesia. Menurutnya, aksi balasan sebaiknya melalui kebijakan hambatan non tarif (Non-Tariff Barriers). Misalnya, dengan mewajibkan produk pertanian mereka mengantongi sertifikat tertentu. Misalnya, impor salmon dari Norwegia harus memiliki sertifikat halal. Gantian mereka harus dibikin pusing seperti mereka bikin pusing Indonesia lewat kebijkan sawit.

Berita Terkait : Petani Eropa Cemburu Dengan CPO Indonesia


“Kalau mereka pusing pasti akan melembek dan bisa dijadikan bahan barter,” ungkap Bhima.

Selain itu, Indonesia juga harus buat shock terapi ke Eropa dengan mengalihkan pembelian barang yang nilainya sangat berpengaruh terhadap ke ekonomi mereka. Misalnya, mengalihkan pembelian pesawat dari Boeing ke Airbus. “Prancis pasti akan panas dingin. Banyak cara yang bisa dilakukan tanpa kita terkena gugatan karena menaikkan tarif,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia (negara penghasil sawit/Council Of Plm Oil Producing Countries) menemui sejumlah otoritas penting di Uni Eropa di Brussel, Belgia, pada 8 dan 9 April lalu.

Perwakilan tiga negara itu menjalankan misi diplomasi untuk meyakinkan Eropa agar membatalkan rencana larangan penggunaan minyak sawit yang tertuang di dalam kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Namun sayang hasilnya mengecewakan.

Berita Terkait : Pengusaha Rela Tekor

Eropa memberikan sinyal tidak mau merevisi kebijakan tersebut. Mereka tetap berencana mengesahkan kebijakan larangan penggunaan minyak sawit pada 12 Mei mendatang.


Delegasi dari Indonesia, Menteri Koordnator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dalam pertemuan, otoritas Eropa lebih banyak mendengarkan saja. Mereka hanya memberikan tawaran membentuk forum bersama membahas keberlanjutan status sawit pada 2021. Menurut Darmin, biasanya forum seperti itu tidak menghasilkan kejelasan keputusan apa pun.

“Kemungkinan Eropa akan mengambil keputusan tanpa pembahasan, melalui silent procedure. Nanti setelah dua bulan langsung disahkan,” ungkap Darmin. 

Untuk menyikapi sikap Eropa itu, Darmin mengatakan, pemerintah akan melakukan gugatan ke organiasi perdagangan dunia (WTO). Selain itu, pemerintah akan mereview perjanjian dagang bilateral dengan beberapa negara Eropa.

Berita Terkait : Gelar Munaslub, Apkasindo Minta Tidak Diintervensi

Dukung Gugat Eropa
Pelaku usaha sawit menyatakan mendukung langkah pemerintah menggugat larangan penggunaan sawit ke WTO.

“Kami sangat apresiasi upaya pemerintah yang sudah sangat maksimal membela sawit. Kami masih menunggu, ingin melihat apakah pad 12 Mei, mereka akan tetap mengesahkan. Jika disahkan maka jalan terakhir memang harus gugat ke WTO,” ungkap Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan.


Fadhil optimistis Indonesia bisa memenangkan gugatan. Karena alasan Eropa melarang penggunaan sawit memang tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Larangan diberlaukan karena minyak nabati dari Eropa kalah saing dengan minyak sawit Indonesia. [NOV]

RM Video