Prof Tjipta Lesmana Luruskan Masalah Data Pertanian

Klik untuk perbesar
Prof Tjipta Lesmana (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pengamat politik dan pertanian Prof Tjipta Lesmana menilai, analisis ekonom Insititute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira tentang pertanian jauh dari akurat. Di mata Tjipta, analisis Bhima memberikan kesan yang bersangkutan kurang memahami perkembangan sektor pertanian, khususnya dalam era pemerintahan Jokowi.

Pernyataan Tjipta ini terkait dengan analisis Bhima yang sebelumnya menyebut sektor pertanian saat ini kurang baik. "Data yang digunakan jauh dari valid dan tendensius,” ucap Tjipta, di Jakarta, Kamis (9/5).

Tjipta lalu membeberkan data-data mengenai membaiknya pertanian saat ini. Pertama, data BPS mencatat, volume ekspor pertanian melonjak 26,9 persen. Jika pada 2013 sebesar 33,5 juta ton, pada 2018 meningkat jadi 42,5 juta ton.

Berita Terkait : Kementan-BPS Sepakati Satu Data Peternakan dan Kesehatan Hewan

“Apa ini bukan suatu keberhasilan? Begitu juga PDB pertanian tumbuh 3,7 persen. Jika 2 tahun yang lalu angkanya Rp 969 triliun, tahun lalu mencapai Rp 1.005 triliun. PDB pertanian tumbuh melebihi target 2018 sebesar 3,5 persen," ujar Tjipta.

Kedua, selama 4,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, inflasi bahan pangan juga menurun. Jika pada 2013 termasuk tinggi, kenyataannya Indonesia mampu menekan inflasi pertanian dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen pada 2017.

Tjipta juga menyinggung ekspor Indonesia ke Argentina berupa kelapa, kakao, cengkeh, kapas, pala, kelapa sawit, karet, dan lainnya yang mencapai lebih dari Rp 600 miliar. Ekspor buah ke Argentina juga mulai dirintis Kementerian Pertanian.

Berita Terkait : Buka Ekspo Agro Inovasi 2019, Kementan Ajak Semua Pihak Bersinergi

Hal lain yang juga digarisbawahi Tjipta adalah kenaikan signifikan investasi sektor pertanian. Jika pada 2013 investasinya hanya Rp 29,3 triliun, di 2018 mencapai Rp 61,6 triliun. Total investasi secara kumulatif dari 2013 lebih dari Rp 250 triliun.

“Dari aspek pemberantasan korupsi, kami kira Kementan era Jokowi sudah menggoreskan prestasi yang pantas dibanggakan. Menteri Pertanian Amran Sulaeman bahkan berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata-kelola di kementerian tersebut," tutur Tjipta.

Di era sebelumnya, sambungnya, Kementerian Pertanian terkenal sebagai salah satu tempat “kotor”. Untuk itu, KPK telah memberikan penghargaan khusus kepada Kementan. Sejak 2016, BPK memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementan.

Berita Terkait : Kementan dan Trubus Sinergi Kembangkan Pertanian Nasional

"Tentang swasembada beras, analisis Bhima Yudhistira tampaknya juga harus dikoreksi. Apakah betul Indonesia sampai sekarang masih gagal mencapai swasembada beras? Yang dicatat sebagai data oleh Bhima mungkin impor beras pada 2018 sekitar 3 juta ton. Padahal impor tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri tertentu seperti pakan," bebeenya.

Secara keseluruhan, Prof Tjipta menegaskan prestasi Kementerian Pertanian sulit dibantah. Presiden Jokowi sendiri beberapa kali secara terbuka memuji kinerja Menteri Pertanian.

“Bahwa di sana-sini ada suara miring yang menghantam Pak Amran, boleh jadi bermotifkan politik untuk mempengaruhi Presiden Jokowi mencopot Amran pada kabinet barunya pascadilantik 20 Oktober 2019," tegasnya. [KAL]