Lagi Diaudit BPKP

Duh, Tunggakan Iuran BPJS Capai Rp2,1 Triliun

Klik untuk perbesar
Ilustrasi Peserta BPJS Kesehatan.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Gara-gara kurang disiplin, tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan melambung tinggi. BPJS mencatat tunggakan mencapai Rp 2,1 triliun di 2018. Besarnya tunggakan karena kurangnya disiplin peserta dalam pembayaran iuran. Mereka umumnya hanya membayar iuran bila sedang sakit, kemudian begitu sembuh tidak lanjut rutin membayar iuran.

Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso usai Public Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2018, di Jakarta.

“Ada tunggakan sebesar Rp 2,1 triliun. Tunggakan ini belum dibayarkan kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja. Angka ini cukup besar, karena kolektabilitas atau pembayaran pokok dari kelompok PBPU tersebut masih rendah, hanya sekitar 55-60 persen saja,” kata Kemal 

Kemal melanjutkan, besarnya tunggakan ini karena kelompok PBPU kurang disiplin dalam pembayaran iuran. Mereka umumnya hanya membayar iuran bila sedang sakit, kemudian begitu sembuh tidak lanjut rutin membayar iuran.

Berita Terkait : Dokter, Produsen Obat Dan Rumah Sakit Ngeluh

“Saat ini belum ada sanksinya, karena itu mereka bayar sesuka hati. Awalnya lancar bayar iuran, setelah dipakai untuk biaya rawat inap dan sembuh, mereka tidak bayar lagi. Akibatnya, kolektabilitasnya rendah," jelas Kemal.


Tunggakan iuran tersebut, kata dia, berdampak pada kondisi keuangan BPJS.

"Dampaknya keuangan kita jadi berkurang. Tunggakan ini juga berdampak terhadap defisit yang terjadi pada tubuh BPJS Kesehatan saat ini,” ujarnya.

Namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris belum mau merincinya berapa besaran defisit BPJS Kesehatan saat ini. 

Berita Terkait : Kenaikan Iuran BPJS Cuma Nambah Kesusahan Rakyat

Fachmi mengatakan, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih mengaudit keuangan BPJS Kesehatan. Rencananya, hasil audit tersebut akan diumumkan ke publik pekan depan, atau sebelum Lebaran.

“Pekan depan akan dipaparkan BPKP ke DPR. Tentu akan ada rekomendasi-rekomendasi terbaik lah. Bahwa setiap audit ada rekomendasi perbaikan," kata Fachmi.

Selama 5 tahun, pemerintah telah membiayai peserta BPJS Kesehatan dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp115,5 triliun. Di 2018, pemerintah membiayai PBI sebanyak 92,1 jiwa. Jumlah kepesertaan PBI ini juga terus ditingkatkan menjadi 96,8 jiwa dengan proyeksi iuran yang akan dibayarkan sebesar Rp26,7 triliun.


Fachmi menerangkan, untuk meningkatkan pelayanan, di 2018, BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 23.292 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan (DPP), klinik TNI/Polri, klinik pratama, rumah sakit D pratama, dan dokter gigi praktik perorangan.

Berita Terkait : Atasi Defisit Anggaran, Badan Usaha Wajib Ikut BPJS

Di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.455 rumah sakit dan klinik utama.

“Untuk mempermudah peserta melakukan pembayaran iuran, saat ini juga sudah ada 686.735 kanal pembayaran iuran, baik konvensional, modern maupun berbasis financial technologi (fintech),” tegas Fachmi. 

Seperti diketahui  sepanjang tahun 2018 sampai 19 Mei 2019, jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai 221.580.743 jiwa. Jika disandingkan dengan data penduduk dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Semester II tahun 2018 sebanyak 83,6 persen penduduk Indonesia telah ter-cover jaminan kesehatan lewat JKN-KIS.

Dari angka tersebut, jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan tahun 2018 mencapai Rp81,97 triliun. Jika diakumulasikan sepanjang 5 tahun, maka total iuran JKN-KIS yang sudah dikelola BPJS Kesehatan mencapai Rp317,04 triliun. (NOV)
 

RM Video