RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Alex Azar, dan Menteri Kesehatan Indonesia, Nina Moeloek, menandatangani kesepakatan kerja sama bilateral selama lima tahun dalam bidang kesehatan, pada 21 Mei di Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-72 di Jenewa, Swiss.

Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan Jr. mengatakan, “Kesepakatan kerja sama yang penting ini adalah contoh lain dari betapa luas dan dalamnya kemitraan selama 70 tahun antara Indonesia dan AS dalam menangani isu-isu regional dan global.”

Kesepakatan itu akan mendorong kerja sama bilateral dalam delapan bidang utama, termasuk kesiapsiagaan darurat, pencegahan penyakit, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Dengan kesepakatan ini, akan dibentuk pula Komite Kerja Sama Kesehatan, yang akan diketuai Wakil Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Indonesia. Penandatanganan itu merupakan salah satu puncak perundingan cermat selama bertahun-tahun antara pemerintah Indonesia dan AS, dan semakin mempererat kemitraan kesehatan global yang kuat. 

Berita Terkait : Negara Apresiasi Perjuangan Tenaga Kesehatan

Dalam pertemuan itu, Nila menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan dan kepemimpinan Indonesia di pertemuan global health security agenda di Bali beberapa waktu lalu. Nila menilai pertemuan tersebut memang penting untuk keamanan dunia secara keseluruhan. Nila mencontohkan kasus sekarang yang sempat menjadi ramai di beberapa negara adalah kasus monkeypox yang ada di Singapura. "Ini menjadi perhatian kita semuanya dalam konteks global health security agenda," kata Nila, dalam keterangan pers.

Topik lain yang disinggung adalah soal penolakan vaksin. Azar menyampaikan, beberapa negara bagian di AS ada 800an orang yang terkena campak meski tidak ada kematian. Hal ini disebabkan penolakan vaksin di masyarakat. Nila, di Indonesia juga ada penolakan vaksin.

"Ada dua hal yang berkaitan dengan penolakan terhadap pemberian vaksin itu sendiri apapun jenisnya dan penolakan karena faktor halal haram. Untuk itu Indonesia sudah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama untuk memastikan tentang vaksinasi ini," kata Nila.

Berita Terkait : Menteri Terawan Sementara Ngantor Di Surabaya 

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anung Sugihantono yang mendampingi Menkes RI, menyampaikan bagaimana membuat vaksin halal di Indonesia melalui Biofarma.

"Vaksin BCG yang dibuat PT Bio Farma sekarang sudah mendapatkan sertifikat halal. Ini menjadi pembelajaran dan bagi vaksin lain ini menjadi tantangan kita ke depan," kata Anung.

Keduanya juga menyinggung isu kesehatan reproduksi yang akan dibawa di dalam diskusi-diskusi lanjutan. AS sudah berpartner dengan Brazil dan mengharapkan Indonesia untuk bisa ikut menjadi bagian dari mengangkat isu-isu tersebut.[MEL]