RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Jepang mengumumkan, Jumat (2/8) akan mengeluarkan Korea Selatan dari daftar negara yang menikmati fasilitas kontrol ekspor minimum. Dikenal dengan daftar putih.

Keputusan itu seiring dengan berlanjutnya ketegangan antara kedua negara terkait pekerja paksa pada masa Perang Dunia. Berlaku efektif mulai 28 Agustus 2019. Hal itu mengancam rantai pasokan global untuk smartphone dan perangkat elektronik. Korea Selatan adalah satu-satunya negara Asia yang masuk daftar putih.

"Mencabut status pilihannya berarti negara itu akan menerima perlakuan yang sama dengan negara dan wilayah Asia lainnya, termasuk Taiwan," kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Jumat (2/8), dilansir Reuters.

Berita Terkait : KAI Operasikan 10 Kereta Jarak Jauh Mulai Hari Ini, Ini Jadwalnya

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in geram atas keputusan itu. Dia berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap keputusan Jepang.

"Kami tidak akan dikalahkan Jepang lagi," kata Moon pada pertemuan kabinet yang disiarkan langsung jaringan televisi nasional setempat.

"Tanggung jawab atas apa yang akan terjadi selanjutnya harus dipikirkan pemerintah Jepang," lanjutnya, tanpa memberikan perincian tentang kemungkinan tindakan balasan. Dikutip dari Channel News Asia, Moon juga mengkritik Jepang "bertindak egois", karena mengganggu rantai pasokan global.

Berita Terkait : Kereta Jarak Jauh Jalan Lagi, Tapi Penumpangnya Masih Dikit

Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara bertetangga yang dikenal sebagai pelaku demokrasi, ekonomi pasar, serta sama-sama menjadi sekutu dekat AS, yang menghadapi ancaman dari Korea Utara dan China. Tetapi, hubungan kedua negara dirusak sengketa wilayah dan sejarah yang berasal dari pemerintahan kolonial Jepang atas semenanjung Korea di paruh pertama Abad ke-20.

Jepang adalah mitra dagang utama Korea Selatan dengan nilai 85 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.207 triliun) pada tahun lalu. "Meskipun Jepang adalah kekuatan ekonomi, jika mereka merusak ekonomi kami, kami juga memiliki tindakan balasan untuk diterapkan," ancamnya.

Moon sering menyoroti pemerintahan kolonial Jepang di masa lalu, dan menekankan perjuangan kemerdekaan adalah jantung dari identitas nasional di kedua negara Korea. Menurut Moon, isu di atas menjadi salah satu perekat hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tahun ini adalah peringatan 100 tahun gerakan kemerdekaan 1 Maret di Korea, yang merupakan catatan sejarah kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Untuk memperingatinya, pada hari Jumat, pihak berwenang menutup beberapa gedung di pusat kota Seoul dengan gambar raksasa pahlawan kemerdekaan setempat.

Baca Juga : Kosgoro 1957 Gelar Aksi Donor Darah

Dalam agenda tersebut, Moon merujuk referensi sejarah masa lalu memicu dampak yang kurang menguntungkan bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang. "Memaksa suatu negara untuk tunduk adalah peninggalan masa lalu," kata Moon.

"Kita mungkin menghadapi kesulitan dalam jangka pendek. Tetapi jika kita menyerah pada tantangan, sejarah akan terulang kembali."

"Jika Jepang, pelaku dalam kasus ini, berniat untuk menghadirkan kembali luka-luka masa lalu, kita harus tegas mengatakan bahwa norma-norma internasional tidak akan menolerirnya," tegasnya.[MEL