Bangun Jaringan Kemanusiaan 18 Negara

Kemenlu Jemput Bola, PBB Memuji

Wakil Menlu AM Fachir (di podium) dan Muktar Ali Farah (kiri) di acara Regional Conference on Humantarian. (Foto Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Wakil Menlu AM Fachir (di podium) dan Muktar Ali Farah (kiri) di acara Regional Conference on Humantarian. (Foto Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Masalah regional menjadi perhatian pemerintah. Agar tidak kaku saat terjadi masalah internasional, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengundang 18 negara untuk mencairkan suasana. PBB memuji langkah ini.

“Kalau ada suatu peristiwa di kawasan (Asia) maka dengan mudah akan berinteraksi dan mobilisasi potensi,” ujar Wakil Menteri Lua Negeri (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir, di sela acara dialog kemanusiaan, di Hotel Le Meridian, Jakarta, kemarin. Bertajuk Regional Conference on Humanitarian Assistance: Enhancing the Capacity of Hu- manitarian Actions in South-East Asia.

Kemenlu mengundang 18 negara, lima organisasi asing, dan 17 ormas lokal. Acara ini berlangsung dua hari, dan ditutup hari ini. Mereka yang diundang antara lain, Brunei Darussalam, Australia, China, Jepang, Thailand, Singapura, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, Papua Nugini, Selandia Baru, Kamboja, Laos, Timor Leste, Myanmar, dan Malaysia.

Fachir menyebut, belum ada target isu yang akan diselesaikan dalam pertemuan pertama ini. Ia berharap, pertemuan ini mampu menjadi wadah negara-negara anggota bisa berbagi mengenai isu kemanusiaan.

Berita Terkait : 78 WNI di Kapal Pesiar Negatif Corona, Kemlu Komunikasi Terus di WAG

“Harapannya, bisa saling belajar, dan memperkuat jaringan,” tegasnya.

Dijelaskan, situasi internasional memang pasang surut. Bagaimana sebuah negara menyikapi sejumlah peristiwa kemanusiaan di kawasan. Misalnya, ketika Indonesia berdiplomasi untuk Palestina maupun Myanmar. Baginya, beragam permasalahan bisa lebih baik jika diselesaikan bersama-sama. Termasuk, ketika ada negara yang mengalami musibah.

“Misalnya di Lombok, banyak yang mau bantu. Ini bagian diplomasi kemanusiaan,” katanya.

Fachir mengatakan tantangan-tantangan kemanusiaan di Asia, tidak bisa diselesaikan secara individu. Karena itu penting bagi negara yang hadir pada acara ini untuk saling membentuk sebuah usaha kolektif, meningkatkan kapasitas masing-masing.

Baca Juga : Menpora Apresiasi Langkah PSSI dan LIB Hentikan Sementara Kompetisi

Langkah Indonesia menjemput bola, membangun jaringan mendapat apresiasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA). Menurut Kepala Operasi UNOCHA untuk Wilayah Asia-Pasifik, Muktar Ali Farah, Indonesia telah memainkan peran penting dengan mendorong negara-negara di kawasan agar lebih cepat merespons bencana alam dan konflik kemanusiaan.

“Terbuka terhadap masukan dan pengalaman dari pihak lain merupakan salah satu cara yang penting dilakukan guna meningkatkan kapasitas merespons bencana kemanusiaan. Lewat pertemuan ini, tujuan itu dapat diupayakan terwujud,” kata Muktar.

Muktar pun berharap forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat menciptakan standar penyaluran bantuan kemanusiaan yang disepakati dan diikuti negara-negara di Asia Tenggara.

“Penting untuk memiliki ke- samaan standar penyaluran bantuan kemanusiaan di tingkat kawasan mengingat wilayah Asia Tenggara cukup rentan terhadap ancaman bencana alam akibat pemanasan global dan dampak perubahan iklim,” ujar dia.

Baca Juga : BKS Positif Corona, Menkes Langsung Gercep Telusuri Kontak

Jika disarikan, Regional Conference on Humanitarian Assistance ini membahas lima isu utama. Pertama, pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal, kedua, kerja sama dan kolaborasi multi-sectoral dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Kemudian ketiga, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disa- bilitas, dan orang tua. Keempat, aspek keberlanjutan dalam pe- nyelenggaraan bantuan kema- nusiaan, yang mendukung tran- sisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan. Terakhir, perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. [BSH]