Soal Brexit, Inggris Plintat Plintut

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson
Klik untuk perbesar
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson

RMco.id  Rakyat Merdeka - Inggris makin plintat plintut aja. Untuk kali ketiga, negara ini menunda keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melakukan sejumlah pertimbangan. British Exit alias Brexit ditunda sampai 31 Januari 2020.

Sebelumnya, Komisi Uni Eropa pada Senin (28/10), sudah menyampaikan kesedian mereka memperpanjang tenggat waktu jatuh tempo keluarnya Inggris dari Uni Eropa sampai 31 Januari 2020.

Baca Juga : Anggota DPD Lampung Siap Bantu Petani Cabe Pringsewu

"Anggota UE sepakat menerima permintaan Inggris untuk memperpanjang Brexit hingga 31 Januari 2020," ujar presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, dikutip AFP. 

Tercatat sudah tiga kali UE mengundur tenggat waktu Brexit dari semula pada 31 Maret 2019 menjadi 31 Oktober 2019, dan kini awal 2020. Kesepakatan Brexit tak kunjung tercapai karena gesekan politik di Inggris.

Setelah dilantik menggantikan Theresa May, Perdana Menteri Boris Johnson sebenarnya bertekad mengeluarkan Inggris dari UE sesuai tenggat pada 31 Oktober apa pun yang terjadi. Namun, Johnson terpaksa mengingkari janjinya karena anggota parlemen mendesaknya untuk menunda Brexit.

Baca Juga : Jepang Bakal Setop Visa Untuk Warga China dan Korsel, Plus Wajib Karantina

Setelah gagal mendukung kesepakatan Brexit, parlemen mengeluarkan peraturan yang mewajibkan Johnson menulis kepada pemimpin UE untuk meminta penundaan Brexit, demi menghindari risiko Inggris keluar tanpa kesepakatan dalam dua pekan.

Johnson lantas mengirim kopian surat berisi peraturan yang memintanya untuk mengirim surat permohonan penundaan tersebut, tapi tak ditandatangani.

Dia kemudian menulis dan menandatangani surat lainnya yang memperjelas dia tidak ingin menunda Brexit lewat dari bulan ini. Johnson meminta kelompok negara-negara Eropa itu untuk memastikan bahwa tidak akan ada perpanjangan lagi atas Brexit setelah 31 Januari 2020.

Baca Juga : PLN Siap Sambut Investor Di Provinsi Bengkulu

"Saya tidak punya wewenang di bawah Undang-undang (Penarikan) (Nomor 2) Inggris dari Uni Eropa, yang diterapkan terhadap pemerintah ini di luar keinginannya, selain menerima persetujuan resmi dari Inggris Raya menyangkut perpanjangan ini," kata Johnson dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.

"Perpanjangan yang tak diinginkan ini, menyangkut keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa, telah merusak demokrasi kami," lanjut Johnson. [DAY]