Indonesia dan Norwegia Bahas Dana Lingkungan dan Ibu Kota Baru

Wakil Menteri LHK Alue Dohong (kiri) bersama Menteri LH dan Iklim Norwegia, Ola Elvestuen menggelar pertemuan bilateral di UNFCCC COP25, Senin (9/12) pagi, waktu setempat.
Klik untuk perbesar
Wakil Menteri LHK Alue Dohong (kiri) bersama Menteri LH dan Iklim Norwegia, Ola Elvestuen menggelar pertemuan bilateral di UNFCCC COP25, Senin (9/12) pagi, waktu setempat.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Indonesia mengapresiasi kerja sama dengan Norwegia dalam  prinsip mutual trust dan mutual respect yang selama ini dibangun. Diharapkan, dana yang tersedia dari Letter of Intent (LoI) dapat segera dimanfaatkan. 

Hal ini disampaikan Wakil Menteri LHK Alue Dohong kepada Menteri LH dan Iklim Norwegia, Ola Elvestuen pada pertemuan bilateral di UNFCCC COP25, Senin (9/12) pagi, waktu setempat.

Wamen mengatakan, bahwa Indonesia telah memfasilitasi penggunaan dana LoI dengan membentuk Badan Pengelola Dana Kingkungan Hidup (BPDLH) yang akan mengelola dana-dana lingkungan, termasuk dana Result-Based Payments (RBP) yang telah disepakati dalam LoI. 

Berita Terkait : Penurunan Harga Gas Jangan Sampai Rugikan PGN

Namun demikian, Indonesia merasa proses verifikasi oleh verifikator independen dari Norwegia berlangsung cukup lama terhadap capaian Indonesia menurunkan emisi, khususnya yang telah dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2e pada periode 2106-2017.

"Saat ini, Norwegia masih melakukan finalisasi, dan akan segera membahas dengan Indonesia. Kedua negara telah banyak melakukan upaya untuk menyepakati dan melakukan standardisasi penghitungan pengurangan emisi yang menjadi basis penggunaan dana LoI," ujarnya.
 
"Indonesia dan Norwegia juga perlu menunjukkan upaya peningkatan penurunan emisi dari sektor lahan melalui gambut dan mangrove,” tambah Wamen.    

Selain itu, lanjut Wamen Indonesia telah menginisiasi pembentukan International Tropical Peatland Centre (ITPC) sebagian bagian dari kerja sama selatan-selatan yang dapat pula diarahkan untuk mengurangi emisi dan perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dan negara anggota lainnya.
 
Wamen pun menyetujui gagasan Norwegia untuk memobilisasi dana REDD+, agar tidak bergantung pada LoI dengan Norwegia sehingga partisipasi banyak pihak akan memperkuat upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim dunia.  

Berita Terkait : Pembangunan Kalbar Penting Sebagai Penyangga Ibu Kota Baru

Menurutnya, hutan masih menjadi andalan bagi banyak negara untuk menurunkan emisi. Untuk itu, kegiatan yang terkait dengan perbaikan kerusakan hutan masih menjadi fokus Norwegia dalam bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya, Wamen menyatakan, bahwa Indonesia dan Norwegia telah menyapakati perlunya pelibatan sektor swasta dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ola.  

Staf Ahli Menteri bidang Industri dan Perdagangan Interbasional Laksmi Dhewanthi menambahkan, pihaknya perlu menyepakati tata waktu untuk mengoperasionalisasikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam mengelola dana RBP dari LoI Indonesia-Norwegia, sehingga penyaluran dan penggunaan dana tersebut, dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kinerja REDD+ di Indonesia. 

Ditekankan Wamen bahwa saat ini Presiden Jokowi menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas operasionalisasi kegiatan pembangunan di segala bidang.  Bahkan Presiden Jokowi menggagas adanya Omni Bus law untuk mengurai dan menyederhanakan proses-proses birokrasi dan investasi.

Berita Terkait : Wamendag Ajak Pengusaha Norwegia Kerek Perdagangan dan Investasi

Dalam pertemuan itu, juga dibicarakan soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan keberadaan hutan dan ekosistem lainnya. "Forest city nanti akan menjadi konsep utama dalam pembangunan IKN," tandas (FIK)