RMco.id  Rakyat Merdeka - Arab Saudi lagi dilanda masalah ekonomi. Pendapatan negara berkurang 22 persen. Buntutnya, subsidi biaya hidup bagi 1,5 juta warga tak dibayarkan mulai Juni mendatang. Arab Saudi yang kaya raya bokek juga nih... 

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pihak kerajaan guna mengkerek pendapatan. Salah satunya, naikan nilai pajak pertambahan nilai (PPn) dari 5 persen menjadi 15 persen. Keputusan ini diambil setelah harga minyak dunia anjlok hampir 50 persen dibandingkan harga tahun lalu. Bahkan sampai mengurangi pendapatan pemerintah Saudi hingga 22 persen, dan memaksa menunda beberapa proyek besar. 

Menteri Keuangan Saudi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Jad’an, tak menampik kebijakan baru ini memang menyakitkan. Pemerintah berencana menghemat 26 miliar dolar AS (Rp3 triliun lebih) namun kerusakan akibat virus Covid19 dan anjloknya harga minyak, diakui Muhammad telah merugikan bank sentral Arab Saudi. 

Berita Terkait : Raja Arab Saudi Serang Iran

Ini bukan pertama kalinya Saudi berhemat. Muhammad bercerita pada Mei 1998 dirinya mendampingi Raja Abdullah dalam pertemuan GCC di Abu Dhabi. Saat itu Raja Abdullah memberi peringatan keras pada rekan sesama pemimpin negara-negara Teluk Arab terkait harga minyak. “Harga minyak sekarang itu sudah menembus 9 dolar AS (Rp126 ribu) per barel,” katanya. 

Dia mengingatkan saat ini bukan waktunya berleha-leha mengingat harga minyak akan terus mengalami penurunan. “Ini bukan saatnya bersenangsenang. Harga ini tidak akan menguat. Ini saatnya kita mengencangkan ikat pinggang,” sebutnya. 

Kali ini mungkin masalahnya lebih serius. Virus corona mengakibatkan anjloknya harga minyak dan merusak rencana proyek-proyek di Saudi. Hal ini membuat banyak orang mempertanyakan apakah program Vision 2030 yang digaungkan Raja Salman bin Abdul Aziz bersama anaknya, Muhammed bin Salman masih bisa tercapai. 

Baca Juga : Kasus Baru Covid-19 Di Kota Bogor Didominasi Penularan Di Perkantoran

Vision 2030 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Saudi atas minyak dan tenaga kerja ekspat. Kemudian memprioritaskan program utama pembangunan kota futuristik senilai 500 miliar dolar AS di tengah gurun pasir bernama NEOM. Pemerintah Saudi mengklaim proyek ini masih berjalan. Menurut analis ekonomi negaranegara Teluk Arab Michael Stephens, keputusan ini mengharuskan Saudi mengurangi pengeluaran dan mencoba menstabilkan harga minyak yang sekarang lemah. “Arab Saudi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikan ekonominya agar kembali normal.” ucap Stephens seperti dikutip BBC News, Jumat (15/5). 

Perang negara tetangga antara Saudi dan Yaman yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun, juga turut menipiskan cadangan uang pemerintah. Meskipun belum diketahui apa keuntungan memenangkan perang tersebut bagi Arab. Arab juga masih berseteru dengan Qatar, dan itu merenggangkan persatuan Dewan Kooperasi Negara-Negara Teluk Arab (GCC) yang terdiri dari enam negara. 

Meski demikian, Saudi masih memiliki Dana Investasi Publik (DIF) yang nilainya diperkirakan mencapai 320 miliar dolar AS. Saudi juga masih memiliki perusahaan minyak yang mayoritas sahamnya dimiliki negara, Saudi Aramco. Tahun lalu perusahaan tersebut dipatok sebesar 1,7 triliun dolar AS, atau setara nilai gabungan Google dan Amazon. [UMM]