RMco.id  Rakyat Merdeka - Departemen Luar Negeri AS mengingatkan warganya yang berada di China, agar terus meningkatkan kewaspadaan. Seiring risiko penegakan hukum yang dinilai sewenang-wenang. Termasuk, penahanan dan larangan keluar dari negara tersebut.

"Warga AS bisa saja ditahan, tanpa akses ke layanan konsuler, atau tidak mendapatkan informasi mengenai dugaan tindak kriminal yang mereka lakukan," demikian bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS dalam security alert alias peringatan keamanan yang ditujukan untuk warga Paman Sam yang berada di China.

Pernyataan itu juga menyebutkan, warga AS mungkin saja menghadapi proses interogasi yang melelahkan dan perpanjangan detensi, dengan alasan keamanan negara.

Baca Juga : Telkomsel Luncurin Paket Data Terjangkau Untuk Perguruan Tinggi

"Petugas keamanan mungkin saja menahan dan/atau mendeportasi warga AS karena mengirim pesan elektronik pribadi yang kritis terhadap pemerintah China," imbuh pernyataan tersebut tanpa menjelaskan contoh spesifik.

Departemen Luar Negeri AS juga tidak menyebut alasan apa yang melatarbelakangi munculnya peringatan tersebut.

Peringatan keamanan ini muncul di tengah tingginya tensi hubungan bilateral antara AS dan China, atas berbagai persoalan global. Mulai dari pandemi Covid-19, perdagangan, UU Keamanan Hong Kong yang baru, dan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur di wilayah Xinjiang.

Baca Juga : Perta Arun Gas Gali Potensi Bisnis di Kuwait

Belum lama ini, Washington dan Beijing juga saling membatasi visa bagi pejabat kedua negara. Hal ini menandai hubungan yang semakin buruk.

Reuters melaporkan, Kementerian Luar Negeri China tidak dapat dimintai penjelasan soal ini, karena terbentur aturan jam kerja pada hari Sabtu.

Sebelumnya, pada Rabu (8/6), Beijing mengomentari peringatan serupa yang dikeluarkan pemerintah Australia, tentang kemungkinan risiko penahanan sewenang-wenang oleh pemerintah China. Mereka bilang, peringatan itu betul-betul konyol dan keliru. [HES]