RMco.id  Rakyat Merdeka - Kesepakatan Nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) terancam bahaya serius! Peringatan ini ditegaskan oleh pemerintah Republik Islam Iran, termasuk melalui perwakilannya, Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

Menurut Kepala Bagian Diplomasi Umum Kedubes Iran di Jakarta, Bita Zolali, bila komunitas internasional tidak melakukan langkah perlindungan, demi memastikan implementasi yang seimbang, dengan itikad baik oleh seluruh negara yang tergabung dalam JCPOA, kesepakatan ini bisa jadi korban lain langkah sepihak Amerika Serikat (AS). Padahal, tanggung jawab dan konsekuensi internasionalnya berada di tangan negara-negara tersebut.

Baca Juga : Banyak Juara Baru, Dovi Yakin Persaingan MotoGP Makin Ketat

Kesepakatan Nuklir Iran ini ditandatangani pada 14 Juli 2015 oleh lima negara anggota tetap DK-PBB. Yaitu Rusia, Amerika Serikat, Cina, Prancis, Inggris dan juga Jerman (5+1) dengan Republik Islam Iran. Isinya, tentang kegiatan nuklir Iran, sebagai produk penting diplomasi multilateral, yang telah didukung secara luas oleh komunitas internasional. Sayangnya, AS kemudian malah keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut pada 8 Mei 2018.

“Akibat tindakan illegal AS yang destruktif ini, modal internasional, hukum, teknis, strategis, dan politik dari JCPOA telah sangat terkikis,” cetus Bita.

Baca Juga : Syarikat Islam Minta Polisi Tindak Tegas Penusuk Syekh Ali Jaber

Iran menilai, lanjutnya, anggota JCPOA yang tersisa mengetahui dengan baik, bahwa sebab utama situasi saat ini adalah pelanggaran berkelanjutan terhadap resolusi DK-PBB no. 2231, JCPOA dan akhirnya penarikan Amerika Serikat secara illegal dan sepihak dari kesepakatan ini. Padahal kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi multilateral bertahun-tahun dan alot, antara Iran dan negara-negara 5+1 atas nama masyarakat internasional. Apalagi, kesepakatan ini juga disetujui dan disahkan melalui resolusi DK-PBB no. 2231.

Ketidakpatuhan pemerintah AS terhadap kewajibannya di bawah resolusi ini, dan tidak adanya keinginan pihak-pihak lain untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang pada JCPOA, kian memperumit situasi saat ini. Akibatnya, Republik Islam Iran yang menurut Bita telah patuh terhadap kewajibannya, malah tidak dapat memanfaatkan hasil dari JCPOA. Antara lain, pencabutan sanksi nuklir.

Baca Juga : Nggak Dapat Sancho, Solskjaer Bidik Gareth Bale

Lebih dari itu, situasi ini pun berkembang sedemikian rupa. Sehingga hak dan kewajiban yang terkandung dalam JCPOA, harus diingatkan kembali kepada negara-negara yang tersisa pada JCPOA dan para anggota Dewan Keamanan PBB. Mulai dari penekanan resolusi 2231 tentang "mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan interaksi ekonomi dan perdagangan normal serta kerjasama dengan Iran". Lalu, "implementasi penuh kerangka waktu yang disepakati" pada JCPOA dan resolusi 2231. Hingga pentingnya sistem pencabutan sanksi yang tertera pada JCPOA sebagai salah satu fondasi dasar perjanjian ini. (DAY)