RMco.id  Rakyat Merdeka - Republik Islam Iran (RII) menegaskan kembali kesiapannya, untuk mempertahankan dan sepenuhnya mengimplementasikan seluruh ketentuan Kesepakatan Nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA). Terutama terkait pentingnya bagi Iran untuk mendapatkan manfaat penuh dari hasil ekonomi mekanisme pencabutan sanksi, seperti yang ditentukankan dalam JCPOA.

Pernyataan ini disampaikan oleh Republik Islam Iran, termasuk melalui perwakilannya, Kedutaan Besar (Kedubes) RII di Jakarta. Menurut Kepala Bagian Diplomasi Umum Kedubes Iran di Jakarta, Bita Zolali, Iran juga siap mengambil tindakan tegas, terhadap keinginan yang berlebihan dan langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab.

Kesepakatan Nuklir Iran ini ditandatangani pada 14 Juli 2015 oleh lima negara anggota tetap DK-PBB, yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris dan juga Jerman (5+1) dengan Republik Islam Iran. Isinya, tentang kegiatan nuklir Iran, sebagai produk penting diplomasi multilateral, yang telah didukung secara luas oleh komunitas internasional. Sayangnya, AS kemudian malah keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut pada 8 Mei 2018.

“Republik Islam Iran sangat mendesak ketiga negara Eropa (Prancis, Inggris, Jerman –red) untuk mematuhi komitmen mereka, dan mempersiapkan kondisi yang baik bagi perlindungan dan pelaksanaan penuh JCPOA, daripada mengikuti arah kebijakan tekanan maksimum AS,” tegasnya.

Baca Juga : PGN SAKA Kembangkan Lapangan Sidayu dan Lapangan West Pangkah

Padahal, jelas Bita, Iran memandang, JCPOA adalah solusi diplomatik. Yang dinegosiasikan untuk penyelesaian damai krisis fiktif yang kronis atas program nuklir damai Republik Islam Iran. Perjanjian ini pun bersifat komprehensif dan final.

Lebih jauh Bita memaparkan, Iran memasuki negosiasi JCPOA secara serius dan dengan pandangan kedepan. Serta melaksanakan hasil negosiasi dengan itikad baik. Yang mana transparansi yang dilakukan secara sukarela, dan langkah-langkah membangun kepercayaan lebih dari kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perlindungan Nuklir (Safeguard Agreement).

“Ini semata bagian usaha Republik Islam Iran untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat internasional. Program nuklir kami untuk kepentingan damai. Juga sebagai timbal balik seluruh sanksi yang dijatuhkan dan diberlakukan, dengan dalih program nuklirnya harus dicabut,” jelasnya.

Sayangnya, Republik Islam Iran menurutnya akhirnya berpendapat, kondisi saat ini menunjukkan, Iran tak hanya tak mendapat manfaat ekonomi dari pencabutan sanksi. Tapi, negaranya menyaksikan tindakan beberapa musuh JCPOA berniat menghidupkan kembali kasus-kasus yang telah ditutup. “Tujuan mereka, menghancurkan keberhasilan JCPOA,” yakinnya.

Baca Juga : Ini 5 Jurus BI Pulihkan Ekonomi

Pihaknya juga mengingatkan, selama ini, Republik Islam Iran telah bekerjasama secara konstruktif dan luas dengan Badan Internasional Tenaga Atom (IAEA). Ini terbukti menurut angka dan statistik tentang volume dan jumlah inspeksi, juga dari langkah verifikasi yang dilakukan IAEA di Republik Islam Iran.

Namun, masih menurut Bita, para pejabat Republik Islam Iran percaya, setiap upaya menyalahgunakan IAEA dengan tujuan menekan negaranya, adalah bertentangan dengan kesepakatan JCPOA. Juga bahkan menodai kredibilitas IAEA, sebagai satu-satunya badan teknis internasional yang kredibel memantau kegiatan nuklir negara-negara dunia. Lebih jauh lagi, juga akan berpengaruh negatif terhadap kerjasama konstruktif yang dilakukan dalam kerangka Perjanjian Perlindungan.

Selain itu, setiap keikutsertaan beberapa negara anggota yang tersisa pada JCPOA dengan konspirasi AS, melawan, menghancurkan dan melemahkan mekanisme pencabutan sanksi senjata terhadap Iran (Oktober 2020) pada ulang tahun kelima JCPOA, dinilai Iran sudah sangat mengkhawatirkan.

“Seperti telah berulang kali ditekankan, negosiasi ulang terhadap JCPOA dan merevisi mekanisme pencabutan sanksi, tidak akan diterima, dalam keadaan apapun,” Bita kembali menegaskan sikap negaranya.

Baca Juga : Serap 30 Juta Tenaga Kerja, Bisnis Properti Jadi Penggerak Ekonomi di Tengah Pandemi

Respons Republik Islam Iran atas kemungkinan terjadinya hal tersebut pun dia yakinkan akan tegas dan menentukan. Kelengkapan dan finalitas perjanjian ini, tidak boleh dikompromikan dengan cara apapun. Apalagi, mengingat perjanjian ini dicapai melalui proses sulit, setelah dua tahun negosiasi intensif di tingkat tertinggi. Hingga menentukan semua detail dan dengan jadwal pelaksanaan yang tepat.

Republik Islam Iran percaya, ungkap Bita, tidak ada lagi alternatif untuk JCPOA. Bila tekad politik masyarakat internasional, terutama anggota JCPOA yang tersisa adalah untuk mempertahankan perjanjian ini, hal ini menurutnya sangat penting bagi semua pihak untuk fokus dan memastikan, agar implementasi JCPOA seimbang dan dengan tekad baik.

Di saat yang sama, masih menurut Bita, negaranya menyampaikan apresiasi kepada Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia. Karena tindakan dan kebijakan konstruktif kedua negara tersebut penuh dengan tekad baik pada DK-PBB, Dewan Gubernur IAEA dan Komisi Bersama JCPOA, demi melindungi kesepakatan ini dan pelaksanaannya. “Kami berharap berlanjutnya usaha demikian. Karena keadaan seperti inilah yang dibutuhkan, bagi pelaksanaan penuh JCPOA dapat terbentuk,” pungkasnya. (DAY)