RMco.id  Rakyat Merdeka - Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, mengumumkan status darurat nasional, kemarin, hingga 1 Agustus 2021. Langkah untuk mengerem penyebaran Covid-19 itu dinilai menyelamatkan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin yang sudah di ujung tanduk.

Pengumuman penerapan status darurat ini mengejutkan. Sebab, PM Muhyiddin tidak me­nyebutkan rencana menerapkan status darurat nasional pada Senin malam (11/1). Muhyiddin hanya menetapkan kebijakan Move­ment Control Order (MCO) seperti Maret-April tahun lalu, yang terbukti berhasil.

Berita Terkait : PM Muhyiddin Pastikan Tak Ada Jam Malam, Layanan Publik Tetap Seperti Biasa

“Persetujuan mempertimbangkan keselamatan pribadi rakyat dan kepentingan terbaik untuk negeri berdasarkan statistik Covid-19 saat ini,” terang pihak Istana dalam pernyataan yang dirilis, kemarin.

Disebutkan, Sultan Abdul­lah sudah bertemu Muhyiddin sebelum mengumumkan status darurat nasional. Berdasarkan Konstitusi, status darurat dapat diumumkan raja atas saran per­dana menteri, jika raja merasa ada bahaya yang mengancam keamanan, kehidupan ekonomi atau ketertiban umum.

Berita Terkait : Malaysia Terapkan Status Darurat Nasional Covid-19

Status darurat nasional ditetapkan saat Pemerintahan Muhyiddin yang berusia 10 bulan terlihat goyah.

Dilansir dari Straits Times, kemarin, Ketua UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) di Kelantan, Ahmad Jazlan Yaakub, pada Sabtu (9/1), menyatakan tidak lagi mendukung koalisi Perikatan Nasional yang diusung Muhyid­din. Dengan demikian, koalisi Muyiddin kini hanya didukung 110 dari 220 anggota parlemen.

Baca Juga : Lutfi Suntikkan Vitamin

Ada kecurigaan, darurat nasional ini untuk mengamankan kekuasaan Muhyiddin. Sebab, dengan adanya status darurat nasional, seluruh kegiatan parlemen akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Ini memberi kesempatan bagi Muhyddin memerintah dengan tenang.

Dengan status darurat nasional juga, Pemerintah dapat membuat aturan secara sepihak, dan menyetujui pengeluaran apa pun yang dianggap perlu demi keamanan rakyat.
 Selanjutnya