RMco.id  Rakyat Merdeka - Sepanjang Mei, Indonesia mendapat kesempatan menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Indonesia memanfaatkan kesempatan itu. Segudang program sudah disusun. Termasuk mengangkat soal perdamaian di Palestina.

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, isu perdamaian di Palestina ini akan diangkat lewat diskusi informal bertajuk ‘Arria Formula’ yang akan digelar pada 9 Mei di Markas PBB, New York.

Fokus pembahasan adalah mengenai pembangunan berbagai kawasan pemukiman ilegal oleh Israel yang menjarah tanah milik rakyat Palestina.

“Khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan, dengan penekanan Resolusi DK 2334 (2016),” kata Febrian di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Pak Luhut Diingatkan Ojo Nggege Mongso

Febrian menjelaskan, agenda tersebut akan dibuka Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sejumlah pembicara akan dihadirkan termasuk video conference dengan salah satu pejuang Palestina di Tepi Barat.

Selain itu, ada juga acara de- bat terbuka bertajuk ‘Menabur Benih Perdamaian’ yang akan digelar pada 7 Mei 2019.

Febrian juga menyebutkan manfaat Indonesia menjadi Presiden DK PBB. Pertama, menurut Febrian adalah bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran kepemimpinan Indonesia. Manfaat kedua adalah peluang untuk menciptakan warisan Indonesia yang bermanfaat bagi dunia internasional.

“Kita menaruh jejak kaki, terserah kita dalam satu bulan itu apa yang mau kita angkat sebagai jejak kita, dalam hal ini adalah kerja sama penjaga perdamaian,” ucapnya di Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Bayern Muenchen Vs Barcelona, Adu Lancip Messi-Lewandowski

Selanjutnya, papar Febrian, adalah bisa memajukan isu-isu kepentingan nasional. Lalu, memperbesar peluang untuk meningkatkan metode kerja DK PBB agar lebih inklusif dan transparan.

“Sebagai Presiden DK, kita juga memiliki semacam wewenang untuk mengatur metode kerja, bagaimana metode kerja yang paling efisiden dan paling efektif bisa kita lakukan mengumpulkan kesepakatan untuk isu tertentu. Karena, masalah di DK PBB saat ini adalah bagaimana bisa mencapai kesepakatan, di tengah-tengah derasnya kecenderungan unilateralisme di dunia,” ucapnya.

Dia mengatakan, ini merupakan tantangan bagi Indonesia, merupakan tangan bagi diplomasi multilateral Indonesia, bagaimana bisa menciptakan suasana metode kerja, selama sebulan terakhir.

“Karena ini tanggung jawab kita, jalan atau tidak jalan, terlaksana atau tidak terlaksana, punya outcome atau tidak, ini semua akan melihat ke Presiden DK. Jadi dalam satu bulan ini kita harus bisa menunjukkan bagaimana kita menciptakan sinergi, bisa mecip- takan atmosfir positif, bisa men- ciptakan komitmen untuk kerja sama di antara negara-negara, ini tidak mudah,” ungkapnya.

Baca Juga : Lucy Robson, Bikin Warganet Gagal Fokus

Febrian menambahkan, presidensi ini juga akan dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB.

Selain itu, jelas Febrian, ini juga dapat membantu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020. Dalam situs resmi PBB, negara anggota DK akan bergantian menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan setiap bulannya pada tahun ini. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing- masing negara.

Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019. Sejak awal tahun ini, beberapa negara telah memimpin yang dimulai Republik Dominika, Guinea Khatulistiwa, Prancis, dan Jerman. Setelah Indonesia, Presiden DK PBB akan dipegang Kuwait, Peru, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan AS. [DAY]