Mahathir-Pangeran Johor Seperti Singa Dan Kucing

Perdana Menteri Mahathir Mohamad (kiri) dan Putra Mahkota Johor Ismail Sultan Ibrahim terlibat perbedaan pendapat . (Foto Reuters/Jamie Koh)
Klik untuk perbesar
Perdana Menteri Mahathir Mohamad (kiri) dan Putra Mahkota Johor Ismail Sultan Ibrahim terlibat perbedaan pendapat . (Foto Reuters/Jamie Koh)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad lagi “berantem” dengan Putra Mahkota Johor, Pangeran Ismail Sultan Ibrahim. Perseteruan antara Mahathir dan Pangeran Johor seperti singa dan kucing. Yang satu politisi gaek dan sudah matang, satunya lagi Putra Mahkota yang baru berusia 34 tahun.

Mahathir menyebut Pangeran Johor yang bergelar Tunku Mahkota Johor (TMJ) sebagai anak kecil dan menyarankan anak ingusan ini tidak mengomentari hal-hal yang tidak dipahami. “Saya tidak ingin berkomentar mengenai Sultan Johor. Jika saya mengatakan sesuatu, itu tidak baik. Itu tidak baik karena dia adalah Sultan. (Tapi) TMJ, dia anak kecil. Jadi, dia bodoh karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika Anda tidak tahu apapun, jangan bicara,” ucap Ma- hathir kepada media seperti dilansir The Star dan Channel News Asia.

Mahathir terlibat perbedaan pendapat dengan Sultan Johor dan putranya TMJ sejak menjabat kembali sebagai PM setelah Koalisi Pakatan Harapan (PH) memenangkan pemilu Mei 2018. Mahathir mengomentari keluhan TMJ yang menyatakan, tindakan baik yang dilakukan Kesultanan Johor tidak mendapat apresiasi dan penghargaan yang memadai. Ini membuat hubungan kesultanan dan pemerintah menjadi kurang harmonis. Sabtu (4/5), TMJ berkicau bahwa ayahnya Sultan Ibrahim telah melakukan sejumlah kebijakan positif. Namun kurang mendapat perhatian publik. Dia mencuit ulang pernyataan Twitter dari Sultan Johor soal penyerahan sebidang lahan di Bukit Chagar untuk proyek pemerintah. Ini terkait rencana Pemerintah Malaysia membangun jalur kereta rapid transit system dari Johor Baru ke Singapura.

Baca Juga : Rupiah 14 Ribu Lagi, Sri Mul Masih Bisa Tenang?

“Berapa banyak lahan yang telah diberikan Sultan Johor kepada rakyat dan pemerintah hingga saat ini. Jutaan uang (miliaran) telah diberikan kepada pemerintah. Yang Mulia telah menyelesaikan utang pemerintah pada tahun keduanya sebagai Sultan. Tanah untuk pembangunan masjid dan kuil dibantu. Orang naik haji? Beribu orang dibantu sultan. Banyak sumbangan untuk rumah sakit. Tidak ada berita,” kicaunya di akun Twitter @ hrhjohorii.

TMJ menegaskan kembali soal ini setelah beberapa hari sebelumnya Mahathir melontarkan ide mengambil lahan publik, yang disebut telah beralih kepemilikan atas nama Sultan Johor. Mahathir mengatakan, tanah federal merupakan milik pemerintah federal. “Iya, kami akan meminta kembali lahan itu jika ada transfer dari pihak manapun itu harus lewat prosedur yang benar,” tandas Mahathir.

Jaba M Noah, Sekretaris Sultan Johor, menjawab isu ini dalam rilis yang disebarkan ke media. “Sultan Ibrahim mengatakan jika benar lahan miliknya di kawasan Bukit Chagar bakal digunakan untuk proyek RTS, dia bersedia menyerahkan lahan itu kepada pemerintah tanpa biaya,” sebut Jaba.

Baca Juga : Makin Menggila, WHO Naikkan Status Darurat Wabah Corona ke Level Tertinggi

The Star melansir, lahan seluas sekitar 4,5 hektar itu merupakan bentuk pembayaran atas pembangunan kompleks kantor imigrasi Johor Bahru pada 2012. Nilai lahan ini sekitar 495 juta ringgit atau sekitar Rp 1,7 triliun. Pengalihan lahan ini kepada kesultanan Johor diduga terjadi pada masa pemerintahan PM Najib Razak, yang didukung Barisan Nasional.

Ketegangan antara Mahathir dan Kesultanan Johor, yang berbatasan dengan Singapura, ini sebenarnya telah terjadi sejak 1990-an. Konflik pertama antara Mahathir dan para sultan terjadi pada era pemerintahan pertama Mahathir yang menjabat sejak 1981 hingga 2003.

Pada awal pemerintahannya, Mahathir lewat Koalisi Barisan Nasional ‘melucuti’ kekuasaan para penguasa kesultanan Malaysia lewat amandemen konstitusi agar tidak memiliki kekuasaan eksekutif sehingga tidak bisa mengatur pemerintahan seperti penunjukan menteri. Konflik berikutnya terjadi saat koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilu Mei 2018. Pada Maret 2019, Mahathir menyatakan Malaysia akan meratifikasi Statuta Roma untuk keanggotaan di International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional. Rencana dibatalkan karena adanya penolakan dari sejumlah kalangan termasuk kalangan kerajaan.[FAQ]