Tunda Penebangan Pohon, KLHK Salurkan Pinjaman Rp 27 M

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp 27 Miliar kepada 281 petani hutan yang tergabung dalam 12 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di Garut, Jawa Barat. (Foto: Humas KLHK).
Klik untuk perbesar
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp 27 Miliar kepada 281 petani hutan yang tergabung dalam 12 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di Garut, Jawa Barat. (Foto: Humas KLHK).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp 27.999.620.000 kepada 281 petani hutan yang tergabung dalam 12 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di Garut, Jawa Barat.

Petani Hutan Rakyat memperoleh pinjaman tersebut dengan memberikan jaminan pohonnya kepada BLU Pusat P2H.

Berita Terkait : Menteri Siti Komitmen Jadikan ASN KLHK Sebagai SDM Unggul

“Jadi, hal ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas jasa para petani menanam pohon sebagai penghasil oksigen, dengan memberikan kredit lunak yang disebut tunda tebang,” ujar Kepala Pusat P2H, Agus Isnantio Rahmadi saat pelaksanaan penandatanganan perjanjian Pinjaman Tunda Tebang dan Refinancing Hutan Rakyat di Garut, kemarin.

Setiap perorangan yang tergabung dalam unit usaha kehutanan paling tinggi memperoleh Rp  200 juta. Jangka waktu peminjamannya sampai dengan pemanenan tanaman, atau paling lama delapan tahun, terhitung mulai saat pemindahbukuan pinjaman untuk yang pertama kali.

Berita Terkait : Keren, Penerima Apresiasi Wana Lestari Bisa Ikut Upacara di Istana Negara

“Bunga yang dikenakan kepada para petani hutan rakyat yang menerima pinjaman sebesar 6,5 persen pertahun. Angka tersebut termasuk kecil sebab masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk penyalurannya, kami bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI),” katanya.

Agus mengingatkan ada beberapa hal penting yang menjadi tanggung jawab para petani setelah mendapat pinjaman ini. Mereka wajib menjaga dan memelihara penanda pohon, yang berisi nomor dan ukuran keliling pohon.

Berita Terkait : Atasi Karhutla, Pemerintah Tegakkan Hukum Multidoor

Penerima pinjaman harus menggunakan pinjaman dana bergulir ini sesuai dengan tujuan pinjaman, yaitu untuk kegiatan ekonomi produktif. Meski begitu, petani hutan rakyat juga bisa memenuhi kebutuhan medesaknya, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari.

“Apabila akan melakukan pemanenan tanaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman, misalnya karena hama, wajib melaporkannya kepada BLU Pusat P2H, dan pengurus KTHR yang bersangkutan diikuti kewajiban mengembalikan pinjaman paling lambat 30 hari sejak dilaksanakannya pemanenan,” tutur Agus.
 Selanjutnya