DPR Sepakati Anggaran KLHK 2020 Rp 9,3 Triliun

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (Foto: Humas KLHK).
Klik untuk perbesar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (Foto: Humas KLHK).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR menyatakan setuju dengan pagu anggaran yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejumlah Rp 9,31 triliun atau naik Rp24 miliar dari tahun sebelumnya.​​​​​​

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR dari fraksi Gerindra, Edhy Prabowo saat membacakan kesimpulan rapat.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa anggaran tersebut untuk arah pembangunan LHK 2020.

Berita Terkait : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Calon Ibu Kota Baru Kelar November Besok

Ada 5 prioritas nasional yang disusun oleh KLHK. Kelimanya yaitu pengentasan kemiskinan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), nilai tambah dan investasi, produktivitas kerja, perluasan kerja, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

"Untuk pengentasan kemiskinan dilakukan melalui perhutanan sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri.

Kemudian dilakukan juga penguatan pendidikan vokasional dan penguatan program yang serap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar," katanya dalam rapat kerja di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (9/9).

Berita Terkait : Wahana Ozon, Sarana Edukasi Baru yang Kekinian dan Modern

KLHK juga akan melakukan pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mendukung program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekowisata.

Kemudian, memperkuat ekonomi nasional, investasi, dan ekspor melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan tata kelola untuk kepastian hukum.

Terakhir, KLHK akan fokus dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan sampah.

Berita Terkait : KLHK Bantu Percepatan Penyediaan Lahan Untuk Ibu Kota Baru

Pada aspek penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta restorasi gambut.

"Semuanya sudah didesain dan akan dijalankan oleh kabinet selanjutnya. Saya berharap semoga program dapat dilaksanakan dengan baik karena menteri yang baru nanti hanya melanjutkan program yang sudah dirancang ini," katanya. [SRI]