Pendekatan Spasial Ditingkatkan, KLHK Fokus Pembangunan Tingkat Tapak

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan tim kecil spasial untuk mendukung pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) KLHK.

Pembentukan tim tersebut perlu dilakukan agar penyusunan perencanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada setiap sektornya (Produksi Hasil Hutan, Konservasi Alam.

Selain itu Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Pengendalian Pencemaran, Perhutanan Sosial, Pengendalian Perubahan Iklim, Litbang, dan Pembangunan SDM) periode tahun 2020-2024 dan selanjutnya dapat selaras.

Berita Terkait : Menteri Siti Lepas Liarkan 14 Ekor Curik Bali di TNBB

Hal ini juga akan berguna untuk mendorong semakin baiknya sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Muara dari keselarasan tersebut diharapkan pembangunan LHK akan berdampak langsung pada tingkat tapak/lapangan, yaitu perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, upaya pembentukan tim kecil spasial tersebut perlu didukung dengan pemahaman yang selaras dan menyeluruh dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang akan memimpin implementasi pembangunan LHK di tingkat tapak.

Berita Terkait : KLHK Minta BUMN Terlibat Aktif Dalam Pengusahaan Ekowisata Taman Nasional

Dengan pemahaman yang selaras antara para pimpinan di tingkat tapak ini, maka perencanaan program dan anggaran yang berbasis spasial tadi akan semakin mudah diwujudkan.

"Yang kita inginkan bukan perencanaan yang sendiri-sendiri, yang copy paste dan yang mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus berubah, sesuai visi misi Presiden kita untuk Indonesia maju," ujar Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono di Denpasar, Kamis (10/10).

Dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang berbasis spasial, Bambang mencontohkan kasus karhutla di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Berita Terkait : Dua WNA Singapura Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Impor Limbah Tanpa Izin

Dijelaskannya jika basis spasial berupa hasil pemetaan areal terbakar akibat karhutla dapat ditumpang susunan (overlay) dengan peta-peta yang menjadi basis kerja sektor-sektor LHK.
 Selanjutnya