Pendekatan Spasial Ditingkatkan, KLHK Fokus Pembangunan Tingkat Tapak

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Seperti peta kawasan hutan, peta rehabilitasi daerah aliran sungai, peta indikatif awal perhutanan sosial, peta penundaan ijin baru, peta kawasan hidrologis gambut, peta kesatuan pengelolaan hutan, maupun peta tanah obyek reforma agraria.

Hasil overlay peta tersebut akan menghasilkan informasi terkait areal terbakar tersebut masuk wilayah apa dan menjadi tanggung jawab siapa saja.

Dengan informasi itu dapat segera disusun rencana program dan anggaran pemulihan lahan pada tahun berikutnya pada instansi yang terkena tanggung jawab berdasarkan informasi spasial hasil tumpang susun peta tadi.

"Jadi tidak ada double penganggaran ataupun bentrokan anggaran antar instansi yg dapat menyebabkan temuan-temuan pada audit keuangan atau dapat menghambat efektifitas kegiatan pemulihan lahan pasca Karhutla," jelas Bambang.

Berita Terkait : Menteri Siti Lepas Liarkan 14 Ekor Curik Bali di TNBB

Para pimpinan di tingkat tapak (Kasie, Kasubag, Kabid, Kabag, Kasubdit, Kepala Balai/ Balai Besar, Karo, Kapus, Sekretaris) juga diminta Bambang untuk merubah caranya dalam memimpin.

"Kuasai aturan di bidang tugasnya, tidak hanya paraf dan tanda tangan-tanda tangan saja," tegas Bambang Bambang pun memberikan tips kepada para pimpinan jika dalam bekerja upayakan selalu menekankan pada 4 nilai, yaitu: Adaptif (Peduli), Produktif, Inovatif, dan Kompetitif.

"Pemimpin Kalo sudah adaptif pasti akan jadi produktif, setelah produktif pasti akan inovatif, dan untuk menembus dunia maka harus ada jiwa kompetitif," ucap Bambang.

Dengan kualitas pemimpin yang paham permasalahan, lebih-lebih paham secara spasial, maka pembangunan di tingkat tapak akan menjadi semakin berkualitas.

Berita Terkait : KLHK Minta BUMN Terlibat Aktif Dalam Pengusahaan Ekowisata Taman Nasional

Karena pimpinan merupakan katalisator yang mendorong perubahan, dimana perubahan di Indonesia saat ini diarahakan sesuai visi misi Presiden.

"Penekanan Presiden itu kepada para pemimpin, tanpa pemimpin yang baik dan paham permasalahan, apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil, hal itu disampaikan Presiden pada Bulan April 2019 yang lalu," tambah Bambang.

Lebih jauh Bambang meminta jajarannya di lapangan untuk menguasai dan melaksanakan 5 butir arahan Presiden, yaitu Pembangunan Indfrastrktur, Pembangunan SDM, Mendorong Investasi, Reformasi Birokrasi, dan Penggunaan APBN.

Secara lengkap Bambang menyatakan jika KLHK dalam melakukan perencanaan pembangunan LHK menggunakan pendekatan Holstik, Integratif, Tematik, Spasial (HITS).

Berita Terkait : Dua WNA Singapura Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Impor Limbah Tanpa Izin

Hadir dalam Rakor ini para Kepala Biro, dan Kepala Pusat lingkup KLHK, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK atau perwakilannya, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau perwakilannya dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota atau perwakilannya yang berasal dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara.[SRI]