Ngawur, Samakan Jokowi dengan Orba

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sehari setelah peristiwa "Malari" (Malapetaka 15 Januari 1974), Menteri Penerangan Mashuri, S.H., diperintahkan menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Ia sudah tahu apa kira-kira yang hendak dibicarakan presiden, yaitu tentang pemberitaan pers sebelum “Malari“ meledak.

Begitu memasuki ruang kerja presiden, Mashuri melihat wajah Soeharto yang tegang dan “jelek“ (istilah yang dipakai oleh Mashuri dalam wawancara dengan saya di rumahnya pada 1996), Pertanda presiden sedang marah.

Kepalanya agak menunduk, seakan-akan hati “Sang Raja” betul-betul “in terribly mood“. Begitu duduk di kursinya, Mashuri langsung menyodorkan sebuah map kepada presiden.

Tangannya agak gemetar. Di dalam map terdapat daftar nama-nama harian/penerbitan pers yang dinilai ”bermasalah“ terkait pemberitaan “Malari“. Media cetak tersebut dianggap ikut melakukan provokasi sehingga menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Jepang.

Berita Terkait : Peringatan Keras Ryamizard Ryacudu

Dengan muka masam, presiden memperhatikan daftar tersebut secara cepat, lalu memerintahkan Menteri Penerangan: “Tutup!” (maksudnya, bredel).

Mashuri mengaku terkejut. Ia tidak paham apa maksud sebenarnya dari perintah “Tutup“. Hanya untuk sementara atau selamanya? Kalau sementara, berapa hari: satu minggu, atau 10 hari? Maka, Mashuri memberanikan diri bertanya lagi: “Maaf, Bapak Presiden, berapa hari?“ “Tutup!“ presiden kembali memerintahkan Menteri Penerangan.

“Marah sekali, presiden marah luar biasa!“ tutur Mashuri. Ia berusaha keras untuk mengingat kembali ekspresi wajah Soeharto ketika itu dan suasana pertemuan di Bina Graha. Toh, Mashuri tetap memberanikan diri untuk mencari semacam klarifikasi, sebab ia menyadari konsekuensi besar dari tindakan yang akan diambilnya jika perintah Kepala Negara dijalankan.

Maka, ia tetap memberanikan diri untuk bertanya lagi, karena merasa hubungan pribadinya dengan Pak Harto selama ini cukup baik.

Berita Terkait : Stop People Power, Percayakan Jalur Hukum

“Tetapi, karyawannya banyak, Pak?“ “Tutup!!“ Ketika kata “Tutup“ untuk ketiga kalinya keluar dari mulut Soeharto dengan nada keras, Mashuri pun menyadari bahwa ruang dialog sudah tidak ada lagi. Itu berarti ia harus segera melaksanakan perintah Kepala Negara tanpa reserve.

Esok harinya, Menteri Penerangan mengumumkan pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) sejumlah media cetak. Satu minggu kemudian, beberapa korban media itu diperbolehkan terbit kembali. Sisanya, mati untuk selamanya. (Cerita di atas dikutip dari buku Tjipta Lesmana “Dari Soekarno sampai SBY” yang diterbitkan oleh PT Pustaka Utama Gramedia, 2009).

Tahun 1993 Presiden Soeharto “gerah” dengan pemberitaan beberapa media, terutama majalah Tempo, yang menohok pemerintah Orde Baru dalam soal pembelian 36 kapal bekas ex Jerman Timur.

Pembelian kapal-kapal tersebut diberitakan merugikan pemerintah Indonesia, sebab sudah masuk dalam kategori “barang rongsokan”.

Berita Terkait : Pakailah Kepala Dingin

Soeharto kemudian gusar karena Indonesia justru sangat diuntungkan dengan hibah yang diberikan oleh pemerintah Jerman (setelah unifikasi), padahal sejumlah negara lain juga mengincar dan ingin memilikinya, tapi ditolak oleh pemerintah Bonn.

Ia membela BJ Habibie yang ditunjuk sebagai “proyek officer” pembelian 36 kapal ini. Dalam setiap pemberitaannya, Tempo tidak pernah absen dengan “berita keras” seputar pembelian 36 kapal perang ex Jerman Timur ini.

Dalam pidato meresmikan Pangkalan Angkatan Laut Bulak Rantai di Lampung pada minggu ke-3 Juni 1994, Pak Harto mengeluarkan unek-uneknya mengenai pemberitaan sejumlah media tentang masalah 36 kapal ex Jerman Timur. Secara implisit ia pukul keras Tempo.

“Banyak orang sok tahu padahal tidak tahu!” ujar Presiden dengan wajah gusar. Hari itu ia memberikan peringatan amat keras kepada media yang mengkritiknya dalam masalah ini. Ternyata, pidato di Bulak Rantai, secara tidak langsung, perintah kepada Menteri Penerangan untuk membredel Tempo.
 Selanjutnya