Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Apa kabar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)?
BPIP adalah “revitalisasi” dari UKP PIP, Unit Kerja Presiden urusan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengurus lengkap UKP-PIP dilantik Presiden Jokowi 27 Juni 2017.

Tugasnya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Yang duduk di lembaga ini sosok yang hebat-hebat, para senior, mantan petinggi negara, pemimpin informal yang berintegritas, bahkan sosok yang pernah menjabat Presiden RI dan Wakil Presiden RI Syahdan, pengurusnya “sangat gemuk”.

Tapi, bagaimana efektivitas BPIP sesungguhnya setelah eksis 2 (dua) tahun? Sangat menyedihkan! Bahkan belum sampai setahun, Yudi Latief sebagai Ketua UKP PIP dan lanjut sebagai Ketua BPIP sudah mengundurkan diri. Hingga hari ini, BPIP belum punya Ketua definitif, setelah Yudi meletakkan jabatan. Cerita Yudi tentang alasan dia mundur yang viral di media sosial sungguh memprihatinkan, sekaligus potret dari kegagalan BPIP, paling tidak sampai hari ini.

Berita Terkait : Diuji, Kenegarawanan Prabowo Subianto

Berita enggak enak pun diam-diam kini beredar luas ketika pengurus BPIP hendak dirombak total. Gesek-gesekan dan sikut-sikutan dalam upaya membentuk pengurus baru, tampaknya, terjadi sengit. Pergantian di lembaga yang tugas pokoknya mengurus pembinaan ideologi bangsa, Pancasila, rupanya, nyaris identik dengan sikut-sikutan pada pengurus sebuah partai politik.

Di Indonesia, organisasi apa pun seringkali memiliki struktur pengurus yang gemuk. Banyak sekali yang duduk di eksekutif, dewan penyantun sampai ke Dewan Pembina. Namun, yang bekerja riil sebetulnya cuma sedikit. Kecuali itu, sebagian dari mereka sebetulnya tidak paham apa tugas dan perannya di dalam organisasi dan lembaga tersebut.

BPIP itu singkatan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Membina berarti merawat, memperbaharui, menyempurnakan pikiran, masuk dalam ranah otak/pemikiran. Banyak orang pintar Indonesia, termasuk mereka yang duduk di BPIP serta merta menganggap supaya Pancasila bisa dibina/dirawat hingga menjadi budaya di setiap warga negara Indonesia, jalur pendidikan adalah jalur yang paling jitu, paling tokcer.

Maka, anak-anak didik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi harus digembleng otaknya dengan sila-sila Pancasila. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka lulus dari sekolah, perilakunya di masyarakat bersifat Pancasilais.

Berita Terkait : Ngawur, Samakan Jokowi dengan Orba

Paradigma seperti ini salah total!
Jalur pendidikan penting, tentu. Tapi, yang paling krusial adalah kenyataan hidup (the real life) di masyarakat: Ada tidak “Sinar Pancasila-nya? Kalau ada sinarnya, berapa watt kira-kira? Atau mungkin nyaris sama sekali tidak ada “sinar Pancasila”? Kenyataan hidup Pancasila di masyarakat sehari-hari dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagaimana digoreskan oleh para pendiri bangsa, sesuai tidak? Ambil, misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagaimana praktik sila ini di segala lapangan hidup bangsa kita dewasa ini? Menurut data resmi dari beberapa lembaga tinggi pemerintah, 30 persen lebih anak didik kita dari tingkat SLTA hingga perguruan tinggi menyetujui Indonesia jadi negara Syariah; 20 persen lebih bahkan menyetujui penggunaan cara kekerasan untuk menegakkan Khilafah di Indonesia, sekaligus mengubur Pancasila!

Tidak heran, paham radikalisme semakin berkembang dan berkembang. Tidak heran, terorisme tetap salah satu ancaman paling serius yang dihadapi bangsa kita. Ketika ada sekolah yang tidak lagi mengharuskan murid-muridnya menggelar apel bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, tidak ada yang tindak.

Kepala sekolah, kepala dinas atau suku-dinas pendidikan, bahkan Menteri Pendidikan pura-pura diam saja. Juga tidak ada tindakan keras dari Presiden RI sebagai atasan Menteri! Diskriminasi atas dasar ras di lembaga pendidikan kita, masih terus berlangsung sampai hari ini.

Berita Terkait : Stop People Power, Percayakan Jalur Hukum

Jujur saja, di bawah juga kerap terjadi gesekan-gesekan antar umat beragama. Izin mendirikan rumah ibadah agama tertentu, misalnya, tidak jarang sulit setengah mati. Bertahan-tahun lamanya tidak juga diterbitkan izin itu.

Beginikah wajah silaKetuhanan yang Maha Esayang benar?
Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, antara lain, terkait dengan penegakan hukum. Tapi, bagaimana potret penegakan hukum di negara Pancasila ini?

Rakyat kerapkali tidak mendapatkan keadilan yang mestinya menjadi haknya. Aparat penegak hukum tidak jarang memperjual-belikan “keadilan” dengan materi. Lembaga Pemasyarakatan (LP) nyaris menjadi pasar narkoba; kenyamanan dan kebebasan di LP bisa dibeli dengan uang. Tidak pernah ada tindakan dari Presiden kita terhadap menterinya yang mengurus LP.

Bagaimana realitaKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Pemandangan yang mencolok, dan semakin mencolok, adalah ketidakadilan di mana-mana. Ibukota RI adalah potret kemewahan luar biasa, sekaligus kemiskinan yang mengenaskan. Ribuan mobil mewah berseliweran, berdampingan dengan gerobak-gerobak pemulung yang didorong oleh anak kecil yang tidak sekolah; bahkan adakalanya anak si pemilik berusia 2-3 tahun tidur di atas tumpukan barang-barang rongsokan di gerobak itu.
 Selanjutnya