Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

 Sebelumnya 
Pemandangan ini begitu fenomenal, sehingga masyarakat pun cuek saja, tidak lagi ada sense of humanity. Kalau mau jujur, pemilu one man-one-vote sesungguhnya bertabrakan dengan sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Demokrasi liberal yang kita anut sejak era Reformasi betul-betul merusak sendi-sendi Pancasila. Demokrasi liberal membuat manusia Indonesia tamak, dan menyuburkan praktek-praktek korupsi dalam segala bentuknya.

Politisi nafsu sekali mengejar kekuasaan alias power. Demi kekuasaan, adakalanya, apa pun dilakukan, termasuk menyebarluaskan hoaks dan fitnah. Drama sengketa pemilu 2019 yang masih terus berlangsung merupakan potret dari pelaksanaan demokrasi yang ngawur, atau demokrasi kekanak-kanakan yang betul-betul menginjak-injak sila ke-4 Pancasila .

Berita Terkait : Diuji, Kenegarawanan Prabowo Subianto

Realita Pancasila di negara kita, kalau mau jujur, semakin pudar dan pudar. Para pemimpin kita kerap menggunakan Pancasila sebagai retorika atau verbal belaka. Itulah sebabnya, semakin banyak orang Indonesia yang mencibirkan Pancasila dan berikhtiar mencari penggantinya.

Namun, karena mayoritas bangsa tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara sesuai ikrar bulat para Pendiri Bangsa kita, maka terjadilah benturan keras antara 2 (dua) kelompok besar ini.

Dalam konteks ini, peringatan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, tentang ancaman serius terhadap Pancasila, sangat menantang sekaligus sangat relevan untuk kita renungkan secara saksama. Menhan berucap keras: “Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan. Hilangnya Pancasila berarti hilangnya negara kita!” Maka, Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi alias HARGA MATI.

Berita Terkait : Ngawur, Samakan Jokowi dengan Orba

Jadi, bagaimana membina Pancasila, bagaimana membalikkan mindset bangsa supaya tetap yakin akan kebenaran danharga matiPancasila?
Teori komunikasi mengajarkan, yang harus “ditembak” terlebih dahulu adalah belief atau keyakinan; keyakinan akan mempengaruhi sikap (attitude), kemudian mempengaruhi niat, terakhir baru perilaku. Kuncinya: Bagaimana meyakinkan rakyat Indonesia akan kesaktian dan“real life” Pancasila?

Kebijakan publik!
Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah harus benar-benar bernafaskan atau berjiwa Pancasila. Tidak boleh tidak! Hapus potret kesenjangan kaya-miskin di Jakarta, misalnya, dengan kebijakan-kebijakan konkret.

Tindak kepala daerah yang bandel tidak mau mencabut Perda-perda yang bertabrakan dengan Sila pertama Pancasila. Masak ada rumah sakit pemerintah di Jawa Barat yang terang-terangan mengumumkan melayani pasiennya dengan prinsip-prinsip Syariah, dan pemerintah tutup mulut saja?!!

Berita Terkait : Stop People Power, Percayakan Jalur Hukum

Sekali lagi, agar “membangkitkan” kembali Pancasila, jalan pertama adalah menjalankan roda pemerintahan dalam segala aspeknya berdasarkan nafas dan jiwa Pancasila.***