Tantangan Terberat Pemerintahan Jokowi Jilid Ke-2

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketika berkampanye dalam Pilpres 2019, beberapa kali Presiden Jokowi menandaskan bahwa pemerintahannya yang akan datang, jika terpilih kembali, akan lebih fokus pada pembangunan SDM.

Pembangunan infrastruktur jalan terus, tapi pembangunan SDM lebih dikedepankan karena kualitas SDM Indonesia masih tertinggal (dibandingkan SDM di negara-negara Asia).

Beberapa hari yang lalu Presiden mengatakan apa yang sudah dicapai pada pemerintahannya selama ini (bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla) akan tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.

Berita Terkait : Mendesak, Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme

Jusuf Kalla seolah menimpali: fokus pemerintahan Jokowi mendatang tetap di bidang politik dan ekonomi.

Lain lagi pandangan Prof. Hikmahanto Juwana, mantan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang santer disebut-sebut “masuk bursa kabinet” mengingatkan pemerintah berbagai ancaman luar yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Jokowi jilid ke-2.

Ancaman itu an­tara lain masalah konflik Laut Cina Selatan, ancaman gerakan separatisme Papua, illegal fishing dan lain-lain. Mengherankan sekali, dari analisis-analisis berbagai kalangan, tidak ada satu pun yang menyinggung ancaman gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia sebagai ancaman sekaligus tantangan PALING SERIUS bagi pemerintah Jokowi jilid ke-2!

Berita Terkait : Diuji, Kenegarawanan Prabowo Subianto

Padahal pada kampanye-kampanye Pemilu 2019 yang baru lalu, beberapa petinggi kita sudah memberikan warning soal ini, antara lain pernyataan dan peringatan dari Juru Bicara Badan Intelijen Negara, Menteri Pertahanan, Kepala BNPT dan sejumlah lembaga penelitian yang “punya nama”.

Peringatan-peringaan tersebut berdasarkan keadaan riil di Indonesia belakangan ini dan penelitian yang dilakukan instansi-instansi pemerintah serta perguruan tinggi.

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) misalnya, tahun lalu merilis hasil surveinya di 100 masjid di kementerian, lembaga negara dan BUMN.

Berita Terkait : Peringatan Keras Ryamizard Ryacudu

Sebanyak 41 masjid diantaranya aktif menyebarluaskan paham radikal. Indikator konten radikal ini dilihat dari tema khotbah Jumat yang disampaikan seperti ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, sikap positif terhadap khilafah, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan dan non muslim.
 Selanjutnya