Keamanan Papua Bukan Tanggung Jawab TNI Saja!

Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Reaksi seorang anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDIP atas insiden berdarah di wilayah Kabupaten Nduga beberapa hari yang lalu SANGAT KERAS, mencerminkan betapa marahnya wakil rakyat itu atas tewasnya Prajurit Satu TNI Usaman Helembo yang sedang menjalankan tugas mengamankan pelaksanaan pembangunan Trans Papua.

Secara gamblang ia menuding terjadi krisis kepemimpinan di tubuh TNI. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Panglima TNI, dituding tidak tegas, tidak ada action sama sekali.

“Mau sampai kapan? Mau sampai berapa lagi personel TNI tewas di Papua?” hantam Andreas Hugo Pareira dari Komisi I itu.

Beberapa waktu lalu, sikap kami tidak berbeda. Kecewa, gemas dan marah melihat satu persatu personel TNI dibantai oleh kelompok bersenjata di Papua, (seolah-olah) tanpa daya sama sekali dari pihak TNI untuk membalas dan “menggoreng” para pemberontak itu.

Namun, setelah 2 (dua) kali berkunjung ke Papua, termasuk daerah-daerah rawan, setelah mempelajari beberapa kajian ilmiah tentang persoalan Papua, kami baru menyadari bahwa masalah Papua sangat kompleks.

Berita Terkait : NKRI Bersyariah, Tolak !

Pertama, masalah keamanan di Papua BUKAN semata-mata tanggung jawab TNI. Masalah Papua adalah masalah nasional, seluruh pemangku kepentingan Negara, terutama pemerintah, ikut bertanggung jawab. TNI hanya salah satu komponen pemangku kepentingan Negara yang turut bertanggung jawab.

Kedua, kalau mau disalahkan, yang paling salah adalah pemerintah. Jika pemerintah (juga DPR-RI) ikut-ikutan menuding TNI lemah, tidak berani, atau takut menghantam kelompok bersenjata, itu tudingan yang NGAWUR dan sungguh salah alamat, mencerminkan si penuduh tidak tahu permasalahan yang sebenarnya!

Ketiga, pemerintah harus berani membuat definisi sejelasnya apakah lawan-lawan Republik di Papua tergolong OPM (Organisasi Papua Merdeka), atau KSB (Kelompok Separatis Bersenjata) atau KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata)?

Hal ini sangat penting untuk menentukan aparat keamanan mana yang bertanggung jawab bagi keamanan di Papua? Polri atau TNI? Jika mereka memberontak, membawa Papua menjadi negara merdeka, memisahkan diri dari NKRI, jelas, itu porsi TNI untuk menghantamnya sesuai Tupoksi TNI.

Tapi, pemerintah kita kemudian “mundur”, takut di serang dunia internasional (dengan alasan pelanggaran HAM berat), maka istilah OPM “setengah dihapus”.

Berita Terkait : Papua Membara

Polri kemudian menilai lawan-lawan itu sebenarnya bukan untuk memberontak. Mereka adalah kelompok kriminal. Tapi, kriminal koq bersenjata tajam dalam jumlah tidak kecil? Maka, ditambahlah “bersenjata” sehingga kemudian muncul istilah baru, “Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata.

Kita tidak tahu mana istilah yang muncul lebih dahulu: KSB atau KKSB? Seolah-olah jika ada istilah “kriminal”, itu kewenangan Polri.

Tapi, “kriminal” di Papua bersenjata tajam, maka diberikanlah terminologi “Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata”. Jika tidak ada terminologi “Kriminal” menjadi “Kelompok Separatis Bersenjata”, itu baru kewenangan TNI, kata orang!

Soal terminologi saja, pemerintah tidak mau menuntaskan. Menyedihkan sekali! Di Kantor Menko Polhukam sudah lama dibentuk “Desk Papua” dengan jumlah anggota yang banyak.

Apa kerja Desk Papua Wallahuallam! Keempat, sudah 10 tahun lebih Papua diberikan status “Otdasus”, Otonomi Daerah Khusus.

Berita Terkait : Perseteruan Politik di Tubuh Golkar

Dengan status spesial ini, pemerintah Pusat kita mengguyur dana besar kepada Papua. “Tapi, mana hasil pembanguannya? Saya tidak lihat!” teriak Sri Mulyani waktu mengunjungi Papua sekitar 12 tahun lalu.

Terjadi perbedaan paradigma tajam antara pemerintah Pusat dan masyarakat Papua soal pembangunan. Masyarakat Papua umumnya menolak penerapan paradigma pembangunan ala Jakarta.

Membangun Trans Papua, jalan kereta, jembatan dan lain-lain sangat krusial untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua, kata Pemerintah.
 Selanjutnya