Keamanan Papua Bukan Tanggung Jawab TNI Saja!

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

 Sebelumnya 
Masyarakat setempat mungkin bertanya: Untuk apa semua itu?! Itulah sebabnya, pembangunan Trans Papua, salah satu proyek kebanggaan Presiden Jokowi, ditentang oleh sebagian (besar)] rakyat Papua.

Di suatu daerah terpencil di kawasan Wamena, saya bertemu dengan sejumlah anak muda sekitar pukul 10:20.

“Kalian tidak sekolah? Koq santai-santai be gini?” tanya saya merasa heran. Apa jawab anak-anak muda itu? Sambil tersenyum mereka jawab luguh: “Buat apa sekolah ?! Papua kaya, apa juga ada di sini......”

Berita Terkait : NKRI Bersyariah, Tolak !

Orang Papua punya persepsi kekayaan alam mereka yang begitu kaya “dirampok” oleh orang-orang (terutama pejabat) dari Jakarta. Mereka sakit hati. Freeport memberikan kesehatan dan pendidikan gratis, tapi mereka menuding.

"Kenapa cuma sedikit yang beta dapat?” Sebaliknya, orang Papua sepertinya diam (atau tidak tahu?) bahwa banyak pejabat pemerintah mereka korup. Jarang di kantor, tapi lebih banyak di hotel-hotel mewah Jakarta.

Pemerintah SBY mungkin lebih cerdas dalam hal ini. Pada jilid ke-2 era pemerintahan SBY dibentuk UP4B, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI Bambang Darmono.

Berita Terkait : Habis Caci Maki, Terbit Mimpi Kursi

Tugas pokok Unit ini bukan untuk mengambil-alih perencanaan pembangunan di Papua dan papua Barat, melainkan untuk mengakselerasi pembangunan di kedua provinsi itu dengan Renstra dari Jakarta.

Dialog antara UP4B dengan masyarakat lokal cukup baik; maka kehadirannya bisa diterima masyarakat setempat. Ketika sejumlah alat pembangunan hendak ditarik dari Papua, karena proyek pembangunan saat itu dihentikan, akibat terjadi perubahan paradigma pembangunan setelah pergantian pemerintahan, tidak sedikit masyarakat berusaha mencegah, sambil menuntut agar pembangunan tetap dilaksanakan.

UP4B dihentikan setelah Jokowi menjabat Presiden; lalu diangkat seorang Staf Khusus Presiden urusan Papua. Kegiatan Staf Khusus ini juga enggak jelas.

Berita Terkait : Mendesak, Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme

Kelima, masalah papua bersifat multi-dimensi. Pendekatannya pun harus multi-dimensi, tidak boleh semata-mata dari aspek ke amanan.
 Selanjutnya