Mengatasi Papua

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Aksi unjuk rasa massal yang bernuansa kekerasan di Wamena dan Jayawijaya kemarin pagi membuktikan upaya pemerintah mengatasi konflik di Papua selama 3 minggu terakhir GAGAL total.

Usaha-usaha yang diusahakan aparat keamanan ternyata hanya parsial dan retorika. Langkah Panglima TNI dan Kapolri untuk berkantor bersama di Papua selama beberapa hari tidak lebih show of force dengan hasil nol besar.

Para petinggi pemerintah mulai dari Menko Polhukam, Panglima TNI, Pangdam Cendrawasih, Kapolri dan Kapolda Papua sungguh diragukan kemampuannya to address masalah Papua!

Berita Terkait : Jokowi Di Antara Banyak Pilihan

Retorika yang keluar dari mulut mereka selalu klise: situasi di Papua sudah kondusif. Apa yang kondusif kalau tiba-tiba ratusan massa turun ke jalan dengan melampiaskan amarah tinggi, membakar gedung Bupati Wamena dan merusak sejumlah sarana publik termasuk PLN?

Kejadian kemarin juga membuktikan pertemuan Presiden Jokowi dengan 90 “tokoh Papua” di Istana Bogor 10 hari yang lalu tidak lebih seremonial, bahkan sandiwara yang menghabiskan sekian puluh milyar Rupiah.

Presiden kita, Joko Widodo telah dikibuli oleh para pembantu dekatnya.Mengapa pemerintah sejauh ini GAGAL menyelesai kan konflik Papua?

Berita Terkait : Keputusan Presiden Trump dan APBN Kita

Pertama, pemerintah sesungguh nya TIDAK memahami apa akar permasalahan di Papua. Pemerintahan terseret oleh paradigma yang keliru bahwa akar permasalahannya adalah kesenjangan sosial ekonomi atau kemiskinan.

SALAH! Yang lebih tepat adalah kesenjangan peradaban antara masyarakat Papua dan non Papua, terutama masyarakat Jawa.

Begitu tinggi kesenjangan peradaban ini sehingga orang Papua kadang masih diberikan stempel (terlalu kasar makna untuk disebutkan!) sehingga membuat orang Papua terhina dan gusar.

Berita Terkait : Habibie, Pemimpin Yang Tak Pernah Berhenti Bekerja

Kedua, pemerintah sampai sekarang belum mampu mengidentifisir siapa saja tokoh-tokoh Papua yang memang mewakili aspirasi atau kepentingan masyarakat Papua untuk diajak bicara/berunding dari hati ke hati.
 Selanjutnya