Menggapai Kesejukan Beragama (16)

Interaksi Hukum Positif dan Hukum Agama

Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Banyak UU dalam masa sidang terakhir anggota DPR ditetapkan. Di antaranya ada yang menuai protes masyarakat, seperti KUHAP.

Reaksi masyarakat khususnya kalangan mahasiswa terhadap sejumlah RUU akhir-akhir ini tergolong cukup besar dan memprihatinkan.

Paradigma kesadaran baru dalam beragama ikut serta menjadi pemicu terhadap protes tersebut.

Hukum dan perundang-undangan negara dan hukum agama (Syari’ah) yang selama ini selalu harmonis tiba-tiba muncul sebuah situasi disharmoni antara keduanya.

Apakah ini murni disebabkan karena substansi RUU yang memang dinilai bermasalah atau RUU itu hanya dianggap sebagai sasaran antara untuk tujuan lain, Allahu a’lam.

Berita Terkait : Jangan Ada Yang Membakar Emosi Umat (2)

Gagasan untuk mewujudkan hukum Syari’ah sebagai salah satu unsur penting di dalam hukum nasional dan keinginan Negara mengakomodir anasir hukum agama, termasuk syari’ah, muncul sejak awal terbentuknya negarai ini.

Bangsa Indonesia yang dipadati umat Islam tentu tidak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum agamanya.

Karena itu, politik hukum Islam selalu menjadi isu di dalam Pembinaan Hukum nasional.

Khusus agama Islam yang memiliki kompleksitas ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

Mulai dari sistem teologi sampai sistem prilaku yang lebih rinci, hingga mengatur masuk ke kamar kecil dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.

Berita Terkait : Jangan Ada Yang Membakar Emosi Umat (1)

Dari kehidupan yang sangat pribadi seperti teknik berhubungan suami isteri sampai tata-cara pemilihan pemimpin bangsa.

Dari urusan yang sangat lahiriah seperti tata-cara mandi junub sampai urusan yang sangat spiritual batiniah seperti larangan menyekutukan Tuhan di dalam hati.

Kekhususan hukum Islam ini membuat repot pemerintah kolonialisme Belanda untuk melakukan unifikasi apalagi kodifikasi hukum nasional.

Usaha untuk mewujudkan satu sistem hukum dalam wilayah kepulauan Nusantara yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda sudah pernah dirintis sejak Van de Putte menjadi Menteri Kolonial Belanda untuk Indonesia pada tahun 1870.

Untuk memudahkan kontrol warga masyarakat jajahannya, maka pemerintah kolonial selalu berusaha menciptakan suatu sistem hukum secara nasional.

Berita Terkait : Mencontoh Kenegarawanan Nabi (2)

Usaha ini lebih kongkrit lagi ketika Cowan menjadi Direktur Justisi yang ditugasi untuk memyususn Burerlijk Wetboek (BW) pada tahun 1923.

Berkat usaha keras Van Vollen Hoven dan muridnya, Van den Berg, yang diberi tugas untuk menyusun hukum BW ini, maka akhirnya berhasil, dan sampai kini kita bisa menyaksikan jejaknya di dalam hukum perdata kita hingga saat ini.***