Menggapai Kesejukan Beragama (49)

Jangan Mendelegitimasi Peran Agama Lain

Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Negara harus selalu hadir di dalam setiap masalah krusial warga bangsa. Negara tidak bisa absen dalam setiap problem bangsa, sungguh pun itu wilayah agama yang sering dikatakan sebagai wilayah yang sangat privat. Mendelegitimasi atau lebih tepat kriminalisasi peran negara di dalam urusan keagamaan merupakan bagian yang sangat membahayakan.

Bagaimana jadinya jika negara tidak bisa hadir pada setiap konflik berbasis agama, sementara kita tahu bahwa konflik horizontal paling berbahaya adalah konflik agama. Mendeligitimasi peran Negara dalam urusan agama bisa dikategorikan sebagai penyesatan masyarakat, dan dengan demikian dapt dikategorikan Religious-Hate Speech (RHS).

Berita Terkait : Antara Hijrah dan Jihad (1)

Hanya saja perlu diingat bahwa kehadiran negara terlalu dalam sehingga menerobos batas peran tokoh agama itu juga perlu dicermati. Kehadiran Negara dalam agama sangat perlu tetapi harus terukur, tidak boleh di luar kontrol atau di luar perhitungan.

Agama Islam pun menekankan perlunya kehadiran Negara di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kalangan ulama Sunny berpendapat lebih baik 100 tahun dipimpin pemerintah yang dhalim ketimbang sehari tanpa pemerintah. Kekosongan pemerintahan membuka peluang berlakunya hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah dalam waktu singkat.

Berita Terkait : Rekayasa Survei (2)

Dalam bahasa agama, Negara atau pemerintah sering diistilahkan dengan ulil amr, berasal dari kata uli berarti pemilik dan al-amr berarti perintah, tuntunan melakukan sesuatu, atau keadaan urusan. Jadi uli al-amr (baca: ulil amr) berarti pemilik urusan atau pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah.

Yang termasuk Ulil Amr di dalam kitab-kitab tafsir meliputi para pejabat pemerintah (umara’/eksekutif), para hakim (yudikatif), para perwakilan tokoh-tokoh masyarakat (legislative), para cerdik-pandai (ulama), dan para pimpinan militer. Dalam konteks sekarang mencakup kekuatan trias politika: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. ***