Inilah Gaya Komunikasi Presiden Kita

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemimpin kita, umumnya, berkomunikasi dengan konteks tinggi (high context). Dari 7 Kepala Negara yang memimpin bangsa kita, hanya 2 (dua) yang berkomunikasi dengan konteks rendah (low context), yaitu Presiden Soekarno dan Presiden BJ Habibie. Presiden KH Abdurrahman Wahid bicara dengan “konteks setengah-setengah”, kadang konteks tinggi, kadang konteks rendah. Selebihnya, Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekaroputri, Presiden SBY dan Presiden Jokowi, semua, lebih gemar tampil dengan konteks tinggi.

Komunikasi konteks tinggi berarti suka “berputar-putar” alias tidak to the point waktu bicara di publik. Komunikan gemar menggunakan analogi; kata-kata bersayap, mahal bicara terus-terang. Kalau bicara kerap dengan suara rendah, seolah takut didengar jelas oleh banyak orang. Sebaliknya, komunikasi konteks rendah berarti bicara apa adanya, zakelijk kata orang Belanda; kalau hantam orang lain atau lempar kritik, tanpa tedeng aling-aling. “Go to hell with your aids!” persetan dengan bantuan tuantuan, teriak Bung Karno kepada pemerintah negara-negara Barat pada awal tahun 1960-an. “Jelek-jelek begini, kita bukan orang bodoh!” tandas Presiden BJ Habibie sambil memelototkan kedua matanya ketika kasus Timtim sedang bereskalasi makin tinggi .

Dengan ukuran “teori konteks” Edward T. Hall, Presiden Jokowi jelas termasuk pemimpin yang memiliki karakteristik komunikasi konteks tinggi. Banyak senyum, suara kerap rendah, kurang jelas arti kata-kata yang dilontarkan. Pesan komunikasi kadang “disembunyikan” dan lain-lain. Tentu, orang yang berkarakter budaya konteks tinggi sekali-kali meledak juga temperamennya dengan menggunakan konteks rendah. “Siapa saja yang coba-coba langgar konstitusi, TA’ GEBUK !” teriak Presiden Soeharto dalam pidato memperingati HUT Kopassus tahun 1985 atau 1986. Ancaman itu jelas diarahkan kepada kelompok Petisi 50.

Contoh lain: Jokowi marah ketika meninjau pelabuhan Tanjung Priok pada 2016 dan mendapatkan waktu tunggu bongkar-muat barang (dwelling time) yang sampai 6-7 hari dan memerintahkan menteri terkait untuk secepatnya membenahi aroma korupsi di Priok. “Siapa pun yang terlibat, termasuk Dirjen sampai Menteri akan saya pecat!” ancam Presiden, lalu memerintahkan Rizal Ramli–Menko Maritim waktu itu–untuk segera membenahi ketidakberesan di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

Berita Terkait : Garuda Dan Tuna Moralitas

Senin yang baru lalu, 2 Desember 2019, Presiden Jokowi kembali memperlihatkan dirinya bisa juga berkomunikasi dengan konteks rendah, bahkan sangat rendah (lower-low context) ketika memberikan tanggapan tentang wacana “masa jabatan presiden 3 periode”. Setelah bola “3 periode masa jabatan presiden” bergulir 5-6 hari ini, Jokowi rupanya kehilangan kesabaran untuk tidak bersuara KERAS SEKALI: “Kalau ada yang mengusulkan [masa jabatan] presiden 3 periode, itu ada 3 [kemungkinan] menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya dan [dua] ingin cari muka. Ketiga, ingin menjerumuskan [saya],” tutur Presiden Jokowi dengan ekspresi wajah kesal kepada pers sebelum makan siang bersama di Istana Merdeka , Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Dalam tulisan saya berjudul “Presiden Tiga Periode, Wacana Racun” yang dimuat di harian ini pekan lalu, saya bertanya-tanya penuh keheranan siapa sesungguhnya yang melemparkan “bola panas” tentang masa jabatan presiden 3 periode. Dengan tegas saya mendesak agar Presiden Jokowi segera menolak wacana yang bernuasa “iblis” itu. Lima hari setelah bola panas bergelinding, Presiden Jokowi masih membisu. Yang bersuara hanya 3 (tiga) orang dekatnya.

Yang paling cepat menjambret “bola panas” itu adalah Jenderal TNI (purn) Moeldoko, Kepala Staf Kantor Presiden. “Itu kan baru wacana. Wacana kan boleh ?” ucap Pak Moel sambil tersenyum dengan melirikkan kedua matanya kepada para awak media, lirikan mata yang sarat akan makna tertentu, menurut komunikasi politik. Orang Istana kedua yang ngomong adalah Fajroel Rachman, Juru Bicara Presiden. Menurut Fadjroel, Presiden pokoknya menuruti hukum positif. Kalau hukum positifnya mendukung, ya ...... Hal ini berarti, secara implisit Faroel ingin mengatakan kepada rakyat Indonesia bahwa kalau MPR setuju, Presiden pasti akan ikuti; seolah Presiden Jokowi pemimpin yang tidak punya sikap alias “membebek” saja mengenai wacana masa jabatan presiden 3 periode. Terakhir, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, yang berkilah bahwa Presiden [sampai sekarang] belum pikir untuk menjabat satu periode lagi.

Dalam artikel itu, saya lontarkan 2 (dua) kemungkinan “otak” di balik “wacana racun” ini. Pertama, wacana ini boleh jadi dilontarkan oleh para pendukung/partai politik fanatik pro-Jokowi. Alasannya: seperti yang dikatakan oleh seorang politisi pendukung kuat Jokowi: demi stabilitas nasional dan kelangsungan pembangunan. Alasan ini mirip dengan alasan yang dilontarkan para pendukung Soeharto waktu itu: Jika Soeharto “tidak lanjut” kepemimpinannya, stabilitas nasional akan goyah dan negara akan kacau. Para pendukung fanatik Jokowi berkilah bahwa kinerja pemerintah Jokowi, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, luar biasa bagus. Maka, harus dilanjutkan setelah 2024.

Berita Terkait : Presiden 3 Periode, Wacana Racun

Kedua, wacara 3 periode masa jabatan presiden bisa juga datang dari lawan-lawan Jokowi dengan tujuan untuk menjebak atau menjerumuskan Jokowi. Dalam politicking, permainan seperti ini sangat lazim. Memuji-muji lawan dengan sasaran untuk menghancurkan lawan!

Setelah melontarkan tanggapan yang keras hari Senin yang baru lalu, sikap Jokowi sudah gamblang. Ia pun ternyata bersikap hampir sama dengan kami: wacana itu bertujuan untuk “cari muka” Jokowi, atau untuk menjerumuskan Jokowi, atau untuk “menampar” wajah [baca: memalukan] Jokowi.

Yang juga tidak kalah menarik adalah kritik bernuansa konteks rendah Jokowi terhadap wacana Bambang Soesatyo, Ketua MPR, tentang amandemen terbatas UUD 1945 yang dilontarkan Bambang Oktober yang lalu, terutama mengenai pemilihan para wakil rakyat oleh DPR. Bambang menjamin bahwa amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan bergulir liar. Waktu itu Jokowi secara spontan sudah menyatakan tidak setuju. Senin yang lalu, Jokowi mengulangi peringatannya tentang kemungkinan “bola amandemen” bergulir liar. “Kenyataannya begitu kan,” kata Jokowi. “Ada yang lari ke [isu] presiden dipilih oleh MPR, ke presiden tiga periode, presiden satu kali tetapi delapan tahun. Lebih baik tidak usah amandemen!” tandas Jokowi dengan nada kesal.

Edan memang! Sekali kotak pandora Amandemen UUD 1945 dibuka, tidak ada seorang pun, termasuk Ketua MPR, yang dapat menjamin bola takkan bergulir liar, karena memang begitulah tabiat politisi kita di Senayan; macam-macam maunya. Semua berorientasi pada “kepentingan AKU”, bukan nasib rakyat dan negara yang dikedepankan.

Berita Terkait : Ada Apa Dengan TNI?

DPR dan MPR sebaiknya tidak bikin repot pemerintah, karena Presiden Jokowi sebetulnya sedang “pusing” karena dihimpit oleh begitu banyak masalah domestik yang serius. Daripada memikirkan Amandemen UUD 1945, lebih baik para wakil rakyat ikut memikirkan bagaimana pemerintah bisa menurunkan neraca transaksi berjalan, menggenjot ekspor, meningkatkan pemasukan pajak, merem defisit anggaran belanja, menggenjot investasi dan mengurangi beban utang yang sudah melampaui Rp 5.500,- triliun.

Soal mega-defisit yang diderita BPJS, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dibuat pusing. Bayangkan, menurut satu estimasi, defisit BPJS tahun ini bisa mencapai Rp 31 triliun....... Semua itu kini menjadi PR pemerintah yang ruwet. Uni Eropa secara resmi sudah mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke WTO, karena kebijakan pemerintah kita yang melarang ekspor bijih nikel mulai tahun depan. Masalah boikot ekspor kelapa sawit kita ke negara-negara Uni Eropa juga belum tuntas. Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar,baru saja mendapat tugas pemerintah untuk melobi pemerintah Amerika terkait masalah GSP (Generalized System of Preferences) yang membuat Washington marah.

Maka, Presiden mengajak kita semua untuk “tidak usah amandemen [UUD 1945]. Kita konsentrasi ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan!” Plus, konsentrasi pada solusi atas berbagai permasalahan pelik di bidang ekonomi dalam negeri, tentunya.

Mudah-mudahan sentilan Presiden yang cukup pedas dan bersifat low-context ini dapat menyadarkan para wakil rakyat di MPR untuk melupakan amandemen UUD 1945, sekaligus mengendapkan libido kekuasaan yang berlebihan ! Wong baru dilantik dua bulan sudah ngebet pikirkan pertarungan dan dominasi kekuasaan politik pada pemilu 2024 !! ***