Catatan Debat Capres-Cawapres Pertama (1)

Keragaman Hukum

SHAMSI ALI

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sebagai anak bangsa yang hidup di luar negeri lebih separuh umur, tentu harus mengekspresikan kebanggan. Melihat negara dan bangsa saya semakin dewasa dalam ekspresi demokrasi dan politiknya.

Tentu lebih khusus lagi dalam konteks tuduhan, bahwa Islam dan demokrasi adalah dua hal yang paradoks atau kontra. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia membuktikan, Islam dan demokrasi (tentu pada pemahaman proporsional) saling bergandengan (compatible).

Berita Terkait : Soal Listrik, JK: Perlu Kepastian Hukum

Debat kandidat adalah salah satu cara untuk memasarkan ide, visi dan program ke publik sebagai bagian dari political marketing atau marketing politik bagi kedua kubu. Sebaliknya, dengan debat publik masyarakat dapat menilai siapa yang paling layak, tentu berdasarkan ide, kepintaran, dan tentunya juga kepiawaian dalam menyampaikan ide-ide tersebut.

Saya tidak bermaksud menyimpulkan siapa yang menang atau kalah di debat pertama ini. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa catatan pribadi sebagai putra bangsa. Atas pemaparan para kandidat atas tema debat kali ini.

Berita Terkait : Negara Apresiasi Masyarakat Hukum Adat


Pertama, isu penegakan hukum. Dalam sebuah negara hukum adalah komando dalam mengambil kebijakan apapun. Walaupun harus disadari bahwa hukum bukan tidak memerlukan pertimbangan hati nurani. Sehingga dalam Islam keadilan dibarengi oleh “ihsan” (kebajikan).

Permasalahan hukum sesunggguhnya ada pada dua hal. Yakni institusi hukum itu sendiri dan, aparat penegak hukum. Dalam debat kemarin, kedua hal itu banyak disinggung. Perihal institusi hukum atau perangkat hukum yang dianggap banyak tumpang tindih. Sesungguhnya tumpang tindih, atau saya menyebutkan “keragaman” hukum ini tidak menjadi masalah jika tujuan hukum itu terwujud.
 Selanjutnya