SHAMSI ALI
SHAMSI ALI

RMco.id  Rakyat Merdeka - Informasi kedua yang berkembang adalah, bahwa kekerasan yang terjadi di Provinsi Xingjian ini tidak lain sebagai respon Pemerintah China terhadap upaya kaum Uighur untuk memisahkan diri dari negara kesatuan China.

Sehingga dengan sendirinya dipahami, bahwa tindakan kekerasan pemerintan China itu masih dalam rangkaian hak negara untuk menjaga kedaulatannya. Pihak luar lalu dianggap tidak punya hak melakukan intervensi apapun.

Berita Terkait : Jangan Khianati Nilai Kemanusiaan, Agama & Konstitusi

Lebih jauh, informasi kedua ini juga menyampaikan kepada kita bahwa komunitas Muslim Uighur dan Muslim lainnya di Provinsi Xingjian aman-aman saja. Mereka bahkan diberi kebebasan penuh menjalankan agama dan keyakinan mereka.

Sekali lagi, kalaupun terjadi kasus-kasus kekerasan, itu karena Pemerintah China harus merespon upaya kaum Uighur untuk memisahkan diri dari negara kesatuan China. Artinya, aksi Pemerintah Komunis China yang dianggap melanggar HAM itu, dapat dipahami sebagai hak negara atau pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negaranya.

Berita Terkait : Beragam Isu Seram Pelanggaran HAM

Selain isu separatisme, juga ada informasi yang berkembang bahwa tindakan Pemerintan China itu sebagai respon atas Muslim Uighur yang dianggap terpengaruh oleh radikalisme luar. Bahkan kaum Uighur dituduh menjadi bagian kelompok ISIS Timur Tengah. Melihat realita kesimpang-siuran informasi itu, tentu diperlukan sikap bijak dan hati-hati dalam bersikap.
 Selanjutnya