Pancasila dan Nasionalisme Indonesia (2)

Nasionalisme Terbuka (2)

Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kehadiran kolonialisme, setuju atau tidak, telah memberikan andil yang penting untuk menyatukan bangsa Indonesia, sebagai sesama warga bangsa yang mengalami nasib penderitaan yang sama.

Di samping persamaan sejarah, pluralisme Indonesia juga diikat oleh kondisi obyektif bangsa Indonesia sebagai suatu negara bangsa yang menjunjung tinggi azas kebersamaan, baik kondisi obyektif maupun kondisi subyektif.

Kesatuan kebangsaan ini juga biasa diistilahkan dengan nasionalisme Indonesia. Realitas masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai unsur dengan sub kulturnya masing-masing lalu menjalin kesepakatan menampilkan diri sebagai suatu komunitas yang utuh.

Berita Terkait : Nasionalisme Terbuka (1)

Berbeda dengan masyarakat heterogen yang unsur-unsurnya tidak memiliki komitmen ideologis yang kuat. Masyarakat pluralisme tidak hanya sebatas mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan masyarakat, tetapi pluralisme harus difahami sebagai suatu ikatan dan pertalian sejati sebagaimana di simbolkan dalam Bhinneka Tunggal Ika (bercerai berai tetapi tetap satu).

Pluralisme juga harus disertai dengan sikap yang tulus menerima kenyataan kemajmukan itu sebagai hikmah yang positif.

Di sini hadis Nabi Muhammad mempunyai arti yang amat penting, yaitu “perbedaan yang muncul di antara umatku adalah rahmat”. Interaksi dinamis–bukan indoktrinasi aktif dari penguasa–dari realitas budaya yang berbeda melahirkan sintesa dan konfigurasi budaya keindonesiaan yang unik.

Berita Terkait : Menghayati Nasionalisme Indonesia (2)

Budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat (melting pot) yang efektif. Bilamana interaksi dinamis terjadi dalam masyarakat, maka unsur-unsur lokal dan primordial, seperti suku, bangsa, agama berposisi sebagai kekuatan daya penyatu (centrip etal).

Akan tetapi, jika interaksi dinamis tidak terjadi dan sebaliknya yang terjadi adalah indoktrinasi, maka unsur-unsur tersebut akan muncul sebagai daya pemecah belah (centrifugal).

Penerapan Fikih Kebhinnekaan seba gaimana digagas warga Nahdhiyin dan sejumlah ormas Islam lainnya ti dak semudah yang dibayangkan. Alam bawah sadar masyarakat bangsa Indonesia sudah tertanam berlapis-lapis pengalaman masa lampau, apalagi dengan isu dan wacana formalisme keagamaan, seperti fikih Islam.

Berita Terkait : Trans Nasional? (2)

Diperlukan pendekatan sosiologis dan psikologis lebih terprogram untuk mengembangkan formalisasi hukum agama, sungguh pun itu menggunakan istilah Fikih Kebhinnekaan, yang sepertinya sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat yang berbhinneka. ***