Pancasila dan Nasionalisme Indonesia (5)

Agama Negara, Negara Agama, dan Negara Sekuler (2)

Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Agama dalam suatu negara tidak selamanya tampil sebagai faktor independen. Agama sering tampil sangat dependen terhadap negara dan bahkan agama terkadang menjadi alat legitimasi para penguasa.

Persoalan akan menjadi lebih rumit jika persepsi ”negara” yang dianut oleh suatu bangsa (baca: Penguasa) mengikuti pola Hegel (1776-1831) yang menganggap negara sebagai pen jelmaan jiwa mutlak, dan dalam upaya mencapai tujuannya tidak peduli harus mengorbankan maslahat-maslahat pribadi. Seolah-olah negara mempunyai bahasa sendiri, budi pekerti sendiri, pikiran sendiri, bahkan nilai-nilai agama sendiri.

Berita Terkait : Agama Negara, Negara Agama dan Negara Sekuler (3)

Bagi Hegel, negara adalah tujuan, bukan cara. Pribadi, keluarga dan masyarakatlah yang menjadi cara. Atas dasar ini Hegel menyusun falsafah nasionalisme, dimana loyalitas seseorang adalah untuk negara nasional yang teresusun di atas kondisi obyektif suatu bangsa.

Rasa nasionalisme lebih kuat dari rasa cinta kepada kemerdekaan. Nasionalisme mengadopsi apa yang disebut dengan inner werkende Krafte, ’kekuatan dalam’ yang bisa menggilas para penentangnya.

Berita Terkait : Nasionalisme Terbuka (2)

Pola dialektik Hegel lebih mengedepankan principle of negation, ketimbang principle of identity, yang mengedepankan titik temu di antara perbedaan yang ada.

Celakanya kalau konsep negara dan nasionalisme semacam ini berhadapan langsung dengan Islam, agama yang secara khusus memiliki konsep syari’ah, hukum-hukum yang mengatur mulai dari isi hati setiap orang sampai kepada masyarakat dan negara.

Berita Terkait : Nasionalisme Terbuka (1)

Ketegangan konseptual sulit dalam hal ini sulit dihidari karena negara dan agama berkompetisi memperebutkan loyalitas indifidu dan masyarakat.

Pemandangan ini sebenarnya pernah terjadi di Indonesia, terutama dalam akhir paroh pertama rezim Orde Baru, ketika Pak Ali Murtopo tampil sebagai arsitek politik Soeharto. Dalam masa ini, membicarakan eksistensi syari’ah bagaikan penuh dengan ranjau. ***