Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Agama adalah bagian dari hak asasi manusia, namun pengamalannya di setiap negara dibatasi oleh konstitusi dan perundang-undangan demi tercapainya tujuan negara.

Lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mengatur pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 yang mengatur Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dimaksudkan untuk melindungi penodaan dan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama.

Jadi tidak boleh ada orang atas nama HAM yang secara sengaja dan terbuka menyatakan penodaan dan penistaan suatu ajaran agama tertentu.

Berita Terkait : Antara Politik Islam dan Islam Politik (1)

UU ini tidak mengatur akidah atau keyakinan warga tetapi menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai akibat penodaan dan penistaan ajaran suatu agama.

Hal yang harus ditumbuhkan sebagai warga negara dan sebagai umat beragama di dalam wilayah NKRI ialah kedewasaan dan kematangan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Semua pihak harus menghindari cara-cara anarkis di dalam menyelesaikan setiap persoalan, tetapi pada sisi lain semua pihak juga harus taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Berita Terkait : Negara Pancasila (1)

Hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan persepakatan founding fathers sebagaimana diabadikan di dalam UUD 1945 ialah hukum positif, yaitu sistem hukum yang berlaku secara nasional dengan sejumlah pengecualian yang secara periodik yang harus melibatkan diri karena di sana ada aset besar.

Negara Pancasila sama sekali tidak mereduksi sistem ajaran agama-agama yang berlaku di Indonesia, terutama hukum Islam (Fikih Islam) bagi yang beragama Islam.

Hukum-hukum positif secara umum sudah terimplementasikan di dalam sejumlah hukum dan perundang-undangan nasional, seperti UU Wakaf, UU Zakat, UU Sukuk, UU Perbankan Syari’ah, UU Pengelolaan Dana Haji, UU Perkawinan, dan lain-lain. Kesemuanya itu merupakan manifestasi penjabaran hukum Islam ke dalam hukum nasional. ***