Papua Bergoyang Terus

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Jokowi tengah dilanda beragam masalah serius. Wabah virus Covid-19 yang mendunia juga menghantam negara kita, bahkan hantamannya terasa makin keras. Kemarin sore Pemerintah melalui Juru Bicara penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, mengatakan jumlah rakyat kita yang positif terinfeksi Covid-19 naik jadi 27 orang. Berawal dari 2 orang pada 1 Maret 2020, kemudian 4, 6 dan lompat ke angka 19. Kemarin sore angka tersebut bergerak cepat lagi jadi 27 orang....

Virus Corona tentu berdampak serius di segala aspek kehidupan. Paling tidak, triliunan rupiah harus digelontorkan pemerintah untuk menangani Virus Corona karena pemerintah sudah mengatakan biaya untuk pasien terinfeksi Corona menjadi tanggungan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa dampak Corona, dari aspek keuangan negara, lebih dahsyat dari dampak krisis keuangan 2008. yang terang benderang ekspor Indonesia mengalami penurunan sangat signifikan, bisnis pariwisata juga “rusak”, begitu juga investasi. Krisis keuangan bertambah lagi dengan anjloknya harga minyak Internasional hingga USD 30 per barrel, angka terendah sejak 20 tahun terakhir, karena kebi jakan pemerintah Arab Saudi yang membanting harga jual minyaknya, karena permintaan dunia yang anjlok.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peraturan Presiden tentang kenaikan tarif premi BPJS yang mestinya berlaku sejak 1 Januari 2020 juga pukulan hebat buat keuangan pemerintah. Baru pada 18 Februari 2020 yang lalu Menteri Keuangan mengatakan defisit anggaran untuk BPJS bisa mencapai Rp 15,5 triliun jika premi tidak dinaikkan. Luar biasa! Maka, pemerintah minta dukungan semua pihak, terutama DPR, untuk menaikkan premi BPJS. Dengan putusan Mahkamah Agung yang mementahkan rencana pemerintah menaikkan premi BPJS, hal itu berarti pemerintah harus “putar otak” lagi untuk mencari jalan keluar memecahkan defisit anggaran BPJS yang begitu besar.

Seolah “dikepung” beragam masalah serius, dari Bumi Papua kita juga kerap disuguhkan berita-berita yang memprihatinkan, dan tidak kalah serius. Singkat kata, Papua BERGOYANG TERUS dari aspek keamanan. tidak banyak pemangku kepentingan negara yang rupanya menaruh perhatian secara saksama terhadap masalah Papua, karena pikiran, tenaga dan perhatian kita dewasa ini mengarah pada permasalahan wabah virus Covid-19.

Ada apa di Bumi Papua?

Berita Terkait : Seret Penjahat Masker Ke Pengadilan!

Serangan gerombolan yang kita namakan KKB Kelompok Kriminal Bersenjata tampaknya makin intensif. Menurut Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw, serangan KKB akhir-akhir ini gencar di berbagai daerah, seperti Wilayah nduga, Kabupaten Keroom hingga Kabupaten Mimika. Beberapa hari yang lalu terjadi baku tembak antara personel TNI Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Semula polisi mengumumkan 2 anggota KKB tewas dalam insiden berdarah itu, namun kemudian diralat. Hanya 1 anggota KKB yang tewas dalam baku tembak itu. Satu lagi mengalami cedera, kata pejabat Divisi Humas Polri.

Pertengahan Agustus tahun lalu seorang anggota Polri, Briptu Hedar, ditemukan tewas setelah disandera KKB di Kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua. Bagaimana seorang Briptu Polri bisa disandera personel KKB?

Menurut pernyataan resmi Mabes Polri, Briptu Hedar dan temannya, Bripka Alfonso Wakum saat itu sedang tugas penyelidikan di wilayah Kabupaten Puncak dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat di Kampung Usir, Briptu Hedar di panggil oleh temannya sehingga Bripka Alfonso memberhentikan kendaraannya. Nah, saat Briptu Hedar menghampiri temannya tersebut tiba-tiba sekelompok orang datang dan langsung menyanderanya. Sementara Bripka Alfonso yang masih berada di motor langsung kembali dan mengadukan peristiwa itu ke Pos Polisi Kago, Kabupaten Puncak.

Telpon ke Hedar tampaknya pancingan atau jebakan dari musuh, sehingga ia lengah.

Jebakan atau pancingan ketika personel keamanan kita sedang bertugas menjadi salah satu modus operandi musuh menyerang, bahkan mematikan aparat kita yang kurang waspada, begitu informasi yang kami peroleh dari seorang perwira tinggi yang punya pengalaman lama beroperasi di Papua.

Berita Terkait : Virus Corona, Jangan Paranoid !

Papua memang medan yang ganas dan sulit, terutama di wilayah pegunungan/perbukitan. Cukup banyak anggota TNI yang tewas dalam beberapa kali kontak senjata di wilayah yang ganas itu. Posisi kaum pemberontak di atas gunung/bukit memudahkan mereka memberondong pasukan TNI yang mencoba menyergap/naik ke sana. Dalam operasi ke satu daerah yang melewati kawasan perhutanan, posisi kita juga kerap lemah. Di hutan be llukar, lawan menguasai medan, sementara aparat keamanan kita tidak. Maka, ketika terjadi kontak senjata, aparat keamanan kita seringkali tewas mengenaskan!

Serangan bersenjata KKB yang akhir-akhir ini makin sering, menurut Kapolda Papua, bukan tanpa tujuan. Pihak Kepolisian Papua mengatakan ada indikasi cukup kuat bahwa KKB ingin membatalkan, atau mengacaukan acara Pekan olahraga nasional (PON) yang akan berlangsung Oktober 2020. Menko Polhukam, Mahfud MD, dengan enteng mengatakan aparat keamanan tidak ragu untuk menghantam kelompok bersenjata yang ingin membatalkan PON.

Menurut hemat kami, PON hanya sasaran antara perjuangan KKB. tujuan mereka sebenarnya tidak lain untuk “membetot” Papua keluar dari NKRI, kemudian membentuk negara merdeka. Pemerintah selama ini tidak memiliki strategi yang jitu dan tegas untuk menangani masalah Papua. yang ada hanya penyelesaian parsial. Ketika meletus insiden bersenjata yang menelan korban di pihak aparat keamanan kita, pimpinan TNI dan Polri serta merta mengirim pasukan tambahan ke lokasi insiden bersenjata. Lalu, pimpinan TNI dan Polri pun terbang ke sana untuk memperlihatkan pemerintah pusat bahwa aparat keamanan sangat serius menghantam musuh. Namun, ketika situasi reda dan kehidupan masyarakat normal kembali, pasukan tambahan pun ditarik dan pimpinan TNI Polri kembali ke Jakarta. Selesai; seakan-akan the case is closed.

Persoalan Papua memang tidak mudah diselesaikan. yang jelas, jika pemerintah lebih fokus pada aspek keamanan, jangan mimpi persoalan itu akan selesai tuntas. Pembentukan Kodam baru di Papua -- Kodam Kasuari – memang kebijakan yang tepat, sebab kita memang membutuhkan tambahan pasukan untuk mengawal wilayah yang begitu besar. Begitu juga kebijakan pemerintah Jokowi membentuk 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) pada September tahun lalu juga sangat signifikan berdasarkan analisa dan perkiraan kerawanan dan ancaman terhadap NKRI.

Ketiga Kogabwilhan itu adalah Kogabwilhan I yang berkedudukan di tanjung Pinang, Kogabwilhan II di Balikpapan dan Kogabwilhan III di Timika.

Berita Terkait : Wacana Ngawur Pejabat Kita

Namun, yang tidak kalah penting adalah dialog intensif dan menyeluruh antara berbagai unsur di Papua dan pemerintah pusat, termasuk aparat TNI. Para pimpinan adat, agama dan budaya di Papua harus secara menjujur satu pertanyaan akbar ini: Apakah kalian tetap punya aspirasi untuk merdeka dari NKRI? Pemerintah tidak boleh memberikan toleransi apa pun, jika mereka tetap hendak lepas dari NKRI. Sebaliknya, jika permasalahan pokok memang menyangkit soal perut dan keadilan, ya pemerintah pusat harus membuka diri dan semaksimalnya memenuhi aspirasi masyarakat Papua.

Satu hal lagi sebagai masukan kepada pemerintah: istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah waktunya DIHAPUS. gerombolan ber senjata yang sering menyergap personel TNI dan Polri serta merampas senjata milik TNI dan Polri, bukanlah bergerak untuk merampas harta milik rakyat. Singkatnya, aksi-aksi mereka tidak merefleksikan tindak kriminal, melainkan ber nuansa politis, yaitu meng goyang peme rintahan, bahkan kemungkinan besar untuk mendirikan negara Papua yang lepas dari NKRI.

Selama pihak lawan diberikan “stempel” KKB, kesannya hanya Polri yang punya kewenangan untuk menindaknya. Padahal, kita curiga berat perjuangan “KKB” bertujuan politis, yaitu menuntut kemerdekaan Papua. Maka, nama KKB harus diganti jadi gerakan Papua Merdeka. Di panggung Internasional, termasuk Forum Pasific Barat, mereka memang lebih dikenal dengan sebutan Free Papua Movement!