Mempertanyakan Efektivitas `Setengah Lockdown`

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan yang dikeluar kan oleh Gubernur Anies Baswedan terkait pandemi covid-19 boleh dikatakan kebijakan “setengah lockdown”, setengah karantina. Isi kebijakan itu, antara lain: warga diminta tidak keluar rumah jika tidak ada urusan penting; selelalu lakukan social distancing (jaga jarak) jika harus keluar rumah; jam operasi transportasi publik seperti MRT, LRT, dan bus Transjakarta di batas dari pukul 06:00 hingga 18:00; kapasitas transportasi umum dikurangi; kantor-kantor diminta mempraktekkan apa yang disebut prinsip “work from home”, kerja di rumah; acara-acara yang melibatkan orang banyak supaya ditunda sementara.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa mulai 25 Maret 2020 Jakarta ditutup bagi pendatang luar. Sementara itu, pihak Kepolisian kemarin (23 Maret 2020) mengeluarkan instruksi yang intinya mendukung kebijakan Gubernur DKi. Polisi akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa saja yang tetap melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak; memborong bahan makanan dan sebagainya.

Pemerintah Jokowi sendiri menolak tegas desakan berbagai pihak supaya secepatnya menerapkan kebijakan “lockdown” alias karantina total. Yang mendesak itu berargumentasi bahwa pandemi virus Korona benar-benar sudah pada tahap serius; korban akan terus berjatuhan tambah banyak jika indonesia tidak lockdown seperti yang dilakukan oleh 14 negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, Perancis, Italia, Spanyol, Argentina dan Polandia.

Di sisi pemerintah, samar-samar beredar spekulasi konsekuensi buruk jika kebijakan karantina diterapkan, termasuk kemungkinan meledaknya penjarahan massal, kerusuhan sosial hingga jatuhnya pemerintah Jokowi.

Yang jelas, hingga kemarin, kebijakan Gubernur Jakarta menunjukkan tanda-tanda kurang efektif. jika hari-hari ke depan kebijakan ini tetap tidak efektif seperti yang diharapkan, apakah pemerintah termasuk pemerintah Pusat–akan menggunakan “setengah tangan besi”?

Pemerintah, khususnya Pemprov DKi, harus berpikir dengan kepala dingin tentang kompleksitas permasalahan sosial ekonomi akibat pandemi covid-19. Masalahnya tidak sesederhana seperti seorang komandan tentara memberikan instruksi yang mau tidak mau harus dijalankan oleh segenap jajarannya!

Berita Terkait : Covid-19 Dan Tuna Peduli Politisi

Berikut kami sampaikan beberapa permasalahan pelik yang timbul akibat kebjakan Anies Baswedan.

Pertama, soal “work from home”. Hingga kemarin, 23 Maret 2020, baru sekitar 1.050 kantor/perusahaan yang menjalankan anjuran pemerintah ini; padahal di Jakarta paling tidak terdapat 100.000 kantor/ perusahaan. Prinsip “kerja di rumah” sesungguhnya enak diomong, tapi enggak mudah dalam praktek. Banyak sektor yang sulit menerapkannya, terutama sektor manufakturing. Pabrik harus jalan terus tiap hari. Karyawan/operator pabrik yang berjumlah ratusan harus ngantor; staf administrasi juga harus datang, terutama untuk mengawasi jalannya mesin-mesin.

Pemerintah Jokowi mestinya sejak awal mengajak bicara dengan kalangan pengusaha yang bisa diwakili oleh Kadin Pusat. Organisasi Kadin inilah yang paling mengerti tentang seluk beluk bisnis dan kaitannya dengan “work from home”. Heran, pemerintah sejauh ini tidak pernah bicara dengan Kadin berikut sekian banyak organisasi di dalamnya.

Kedua, bagaimana nasib pekerja harian kita? Di Indonesia saat ini terdapat puluhan juta rakyat yang bekerja dengan prinsip “no work no pay”. Sebagian besar dari mereka dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing yang kalau mau jujur–tidak manusiawi. Mereka antara lain tenaga satpam/security di kantor atau pertokoan, cleaning service, sopir bahkan reception. Gaji mereka kurang lebih sama dengan UMR. Di Jakarta, mereka ratar-ata dibayar Rp 3,9 juta per bulan atau Rp 150.000, per hari (3,9 juta bagi 26). Jika tidak masuk kerja, apa pun alasannya–termasuk sakit, gaji mereka dipotong.

Saudara-saudara kita yang berada di kelas bawah ini, paling terpukul akibat pandemi covid-19. Mereka harus bekerja, kecuali kantor/pabriknya tutup, sesuatu yang mustahil terjadi. jika pabrik tutup, risiko keuangan bagi pemilik/pemegang saham sangat besar!

Ketiga, lapisan masyarakat yang juga sangat terpukul akibat serangan maut virus Corona adalah sopir motor/mobil daring (online taxi). Prinsip “kerja dari rumah” sangat bertolak belakang dengan nasib mereka. Saat ini pendapatan mereka terus menurun, karena penumpang semakin sedikit akibat kampanye gencar “kerja di rumah” oleh pemerintah.

Berita Terkait : Papua Bergoyang Terus

Kalau total lockdown dilaksanakan dengan “tangan besi”, bagaimana nasib kami-kami ini, Pak?!! Tanya sopir taksi daring kepada kami pekan lalu. “isteri dan anak-anak kami mau makan apa, Pak?” Bagi mereka, isi perut keluarga lebih ngeri daripada virus Corona.

Anda tahu berapa jumlah sopir taksi/motor daring di Indonesia saat ini? Sekitar 40% kendaraan sepeda motor yang berkeliaran di Jakarta adalah motor daring. Jika total motor yang beroperasi di Jakarta 2 (dua) juta unit, silahkan hitung berapa manusia yang hidup sebagai sopir motor daring, belum lagi taxi daring.

Pemerintah, kabarnya, sudah menyiapkan Rp 118,3 triliun 121,3 triliun untuk menangani pandemi covid-19. Dana ini antara lain diperuntukkan bagi subsidi kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona, juga untuk yang belum bekerja. Syukur-syukur kalau dana ini menjangkau juga semua buruh barian dan mereka yang sehari-hari hidup dari motor/taxi daring.

Keempat, kebijakan pembatasan jam operasional transportasi umum tampaknya bertolak belakang dengan prinsip social distancing. Akibat pengurangan jam operasional dan gerbang kereta (khususnya kereta api dan KRL), penumpang di gerbong kereta desak-desakan. Ketika turun dari kereta pun mereka berdesak-desakan. Dimana kita bisa suruh mereka jarak sosial?

Kelima, soal makan. jika kebijakan total lockdown dilak sanakan, atau semua warga DILARANG ke luar rumah, bagaimana kita cari makan sehari-hari? Apakah pemerintah sanggup mendrop makanan setiap hari kepada seluruh warga? Omong kosong kan? Mau tidak mau, sehari-hari warga – terutama ibui-bu harus tetap pergi ke pasar tradisional atau pasar swalayan untuk membeli bahan makanan. Pasar-pasar itu tiap hari mendapat pasokan dari pedagang besar. Di pasar swalayan terdapat ratusan items bahan makanan (dan lain-lain) yang dijual. Hal itu berarti terdapat mobilitas tinggi dari pabrik-pabrik yang memasok bahan makanan ke pasar-pasar.

Kampanye, disertai ancaman terselubung – terhadap warga untuk tidak ke luar rumah, justru bisa menimbukkan kepanikan di kalangan warga. Mereka umumnya takut kehabisan bahan makanan. Tukang-tukang sayur yang jualan dengan gerobak bisa cerita bahwa beberapa hari ini pembeli tambah berjubel. Nyonya-nyonya rumah diliputi rasa takut kehabisan sayur/bumbu masak/daging. Maka, sebisa mungkin mereka beli lebih banyak untuk disimpan di rumah.

Berita Terkait : Seret Penjahat Masker Ke Pengadilan!

Pandemi virus covid-19 memang membuat pemerintah Jokowi, dan Gubernur DKi pusing. Kita percaya Presiden Jokowi sudah bertindak all out untuk mengendalikan virus yang mematikan ini sekaligus menurunkan jumlah penduduk yang terinfeksi dan meninggal dunia Kampanye “Bersama Kita Lawan Corona” kita dukung. Semua pihak harus bantu pemerintah menurut kemampuannya masing-masing. Tapi, pemerintah sendiri harus menunjukkan sikap tenang, disamping serius. Dalam banyak aspek, kita menilai pemerintah justru yang terkesan panik dan bertindak unorganized.

Dalam satu pernyataan pers akhir pekan lalu Presiden Jokowi mengakui bahwa sampai hari ini belum ada obat untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi corona. Tapi satu menit kemudian, Jokowi mengatakan kita akan segera mendatangkan sekian banyak avigan dan chloroquin. Ada satu dua tiga negara yang sudah pakai chloroquin dan ternyata bisa sembuhkan pasien corona, lanjut Presiden. Dua kalimat ini, jelas sangat konradiktif isinya. Dua hari sebelum pernyataan Jokowi itu, Juru Bicara resmi pemerintah Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan obat-obatan soal corona yang muncul (belakangan ini) belum diakui oleh WHO. “Jadi, belum ada obatnya corona!” kata Dr. Yurianto.

Para petinggi pemerintah beberapa kali mengatakan sekian ratus rumah sakit TNI, Polri, BUMN dan swasta sudah siap menangani pasien corona. Apa benar? banyak cerita dari masyarakat di daerah yang menunjukkan ketidaksiapan rumah sakit rujukan pemerintah. Seorang anggota DPR dari Fraksi PAN Selasa yang lalu mengatakan di RS Adam Malik hanya ada 11 kamar yang khusus disediakan untuk menangani pasien corona, tapi pasien yang antre di Medan tercatat 75.

Saran kita, petinggi kita jangan terlalu obral omongan, apalagi omongan yang sesungguhnya belum tentu benar karena belum melalui proses check and recheck. Biarkanlah semua pernyataan resmi pemerintah disalurkan melalui Juru Bicara Resmi Penanganan Covid-19. Juga antara Ketua BNPB dan Jubir Resmi Pemerintah harus ada koordinasi yang “cantik”, jangan ada tumpang tindih dalam berbicara dengan media. ***